fin.co.id - Netizen ramai soroti tingginya tunjangan DPR, tuntut “bubarkan DPR”. Setelah viral aksi joget di ruang sidang DPR dan kritik tajam soal pajak yang membiayai anggota legislatif, akun Instagram Eko Patrio (@ekopatriosuper) dan Uya Kuya (@king_uyakuya) kini menutup kolom komentarnya. Apa penyebab di balik langkah ini?
Siapa yang Tutup Komentar dan Mengapa?
Eko Patrio, Wakil Ketua Komisi VI DPR, dan Uya Kuya (Surya Utama), anggota Komisi IX, merupakan dua figur yang menghadapi reaksi keras dari publik. Aksi mereka berjoget di ruang sidang DPR saat sidang tahunan MPR RI memicu kontroversi—apalagi di tengah kritikan keras soal tunjangan tinggi DPR, bahkan pajaknya ditanggung negara. Prakteknya, unggahan video joget parodi di TikTok memicu hujatan, alhasil komentar TikTok ditutup, dan publik kemudian mengalihkan sorotan ke Instagram keduanya.
Kapan Aksi Ini Terjadi?
Insiden joget ini bermula pada sidang tahunan MPR RI, Jumat, 15 Agustus 2025. Eko Patrio dan Uya Kuya terekam berjoget usai pidato Presiden Prabow. Resonansinya semakin besar ketika Eko Patrio unggah video parodi DJ dengan sound “horeg” di TikTok pada 20 Agustus, dan kemudian ditanggapi netizen sebagai bentuk provokasi terhadap rakyat.
Apa Sintasan Netizen?
Publik merespons keras. Banyak yang merasa tidak senang uang pajak mereka digunakan untuk gaya hidup mewah anggota DPR yang asyik berjoget. Kritik berupa komentar seperti “Gak tau malu, joget pake duit rakyat” terus mengalir. Situasi tambah memanas karena laporan menyebut total gaji dan tunjangan anggota DPR bisa mencapai Rp104 juta per bulan, atau sekitar Rp3 juta per hari, membongkar realitas ekonomi rakyat yang sedang sulit.
Di Mana dan Bagaimana Respon Kedua Politikus?
Kolom komentar akun TikTok Eko Patrio sudah ditutup. Di Instagram, komentar juga ditutup untuk meredam kritik yang berpotensi makin meluas. Eko Patrio kemudian menyatakan bahwa joget tersebut spontan dan bagian dari apresiasi terhadap mahasiswa Unhan, dan bukan bagian dari acara resmi sidang. Namun demikian, banyak yang menilai penjelasan tersebut kurang meyakinkan dan tetap dilihat sebagai sikap yang kurang fokus pada tanggung jawab publik.
Apa Dampaknya Setelah Langkah Ini?
Penutupan komentar tentu membatasi ruang dialog publik—tindakan yang dinilai sebagai bukti menghindar dari kritik. Di tengah berbagai tuntutan pembubaran DPR, upaya ini bukan hanya mencerminkan kesadaran terhadap tekanan publik, tapi juga memicu perdebatan soal transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat. Apalagi di tengah lemahnya empati karena isu tunjangan tinggi dan gaya hidup politikus yang dianggap jauh dari realitas rakyat.
Apa Makna Langkah Ini?
Langkah menutup kolom komentar bukan sekadar reaksi defensif, tapi simbol ketegangan antara ekspektasi publik dan sikap politisi yang terkesan santai di momen krusial. Ini menambah bobot wacana penting: sejauh mana wakil rakyat bisa menjaga empati publik saat menerima fasilitas negara. Sama pentingnya, publik pun menuntut politisi lebih bijak menggunakan platform media sosial di era sensitif seperti sekarang ini. (*)
