fin.co.id - Perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702 yang digelar Kamis (7/8/2025) berubah menjadi ajang unjuk rasa warga. Alih-alih tepuk tangan, Bupati Pati Sudewo dan Plt Sekda Riyoso justru disambut teriakan "Turunkan Pajak!" saat menaiki kereta kencana dalam prosesi Kirab Boyongan.
Suara penolakan ribuan warga bergema di sepanjang rute kirab. Video aksi protes ini viral di Instagram lewat akun @infodemakraya, memicu diskusi panas di media sosial.
Apa yang Memicu Kemarahan Warga?
Dalam unggahannya, @infodemakraya menyebut penyebab utama protes adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Kebijakan ini dinilai memberatkan, terutama di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi.
“Gara-gara naikkan pajak 250%, kedua pejabat ini tidak dihormati rakyatnya,” tulis akun tersebut.
Respons Bupati Sudewo
Meski dihadapkan pada sorakan penolakan, Bupati Sudewo tetap tenang. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap kondusif sambil menyatakan kesediaannya meninjau ulang kebijakan pajak.
“Kenaikan PBB hanya berlaku untuk sebagian objek pajak. Kami siap berkoordinasi dan menyesuaikan jika ada yang perlu diturunkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dengan warga untuk mencari solusi terbaik.
Dampak Kebijakan pada Masyarakat
Banyak warga mengeluhkan kenaikan pajak yang dinilai tidak proporsional. Seorang warga mengungkapkan, “Kami tidak menolak membayar pajak, tapi 250% terlalu tinggi. Ini membebani rakyat kecil.”
Aksi protes ini mengganggu kemeriahan Kirab Boyongan yang seharusnya menjadi momentum kebanggaan warga Pati. Namun, di balik sorak-sorai, tersirat pesan kuat: kebijakan publik harus mempertimbangkan daya dukung masyarakat.
Baca Juga
Apa Langkah Selanjutnya?
Polemik ini mengingatkan pemerintah agar lebih peka terhadap kondisi riil warga. Respons Bupati Sudewo yang terbuka terhadap evaluasi kebijakan menjadi angin segar. Namun, implementasi konkret yang dinantikan masyarakat.
