fin.co.id – Masalah tanah di Indonesia memang gak ada habisnya. Dari konflik agraria sampai mafia tanah, semuanya bikin pengelolaan aset negara jadi rumit. Nah, untuk menghadapi semua itu, Badan Bank Tanah mulai ambil langkah serius. Mereka temui langsung pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi memperkuat pengawasan dalam pengelolaan tanah negara.
Kolaborasi untuk Pengelolaan Tanah yang Lebih Transparan
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menjelaskan bahwa audiensi dengan KPK pada Selasa (17/6/2025) ini adalah bentuk komitmen lembaganya agar pengelolaan tanah negara bisa lebih bersih dan bebas dari korupsi. Dia menegaskan, tantangan terbesar dalam urusan tanah adalah banyaknya konflik hukum meski lahan sudah dinyatakan clean and clear.
“Masalah tanah ini banyak sekali tantangannya. Setelah kami memperoleh tanah dan sudah clean and clear, tuntutan serta gugatan masih tetap ada,” ujar Parman dalam keterangan pers, Kamis (19/6/2025). Ia menambahkan, “Pendampingan dari KPK sangat diperlukan untuk menutup celah aksi-aksi mafia tanah.”
Proyek Strategis Sudah Jalan, dari IKN hingga Reforma Agraria
Sebagai lembaga sui generis, Badan Bank Tanah memegang peran vital dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil lewat pengadaan lahan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kendal dan Brebes, Bandara VVIP dan jalan tol IKN di Kalimantan Timur, sampai program reforma agraria.
Menurut Parman, audiensi ini menjadi langkah awal membangun sinergi jangka panjang. “Kami berharap dukungan dari KPK akan memperkuat pelaksanaan tugas dan menghasilkan portofolio pengelolaan tanah negara yang lebih sehat dan transparan,” katanya.
KPK Siap Kawal dan Dorong Efektivitas Fungsi Badan Bank Tanah
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilai keberadaan Badan Bank Tanah sangat strategis dalam mengamankan aset negara dan memberantas praktik mafia tanah. Ia berharap lembaga ini bisa menjalankan fungsi secara maksimal dan memperluas kolaborasi dengan kementerian serta pemerintah daerah.
“Kami ingin Badan Bank Tanah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Aktivitasnya lebih terlihat, bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemda,” ucap Setyo.
Ia juga menyoroti pentingnya mengatasi masalah klasik seperti tumpang tindih lahan dan alih fungsi ilegal yang bisa merugikan negara. “Kalau ini bisa difasilitasi oleh Badan Bank Tanah, persepsi publik terhadap pengurusan tanah yang selama ini identik dengan mafia bisa berubah,” ujarnya.
Waspadai Celah Korupsi, Perkuat Regulasi dan SOP
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menekankan pentingnya memperkuat sistem dan regulasi. Menurutnya, perolehan tanah adalah area rawan korupsi, terutama saat proses perizinan disusupi praktik suap.
“Perolehan tanah rawan terjadi praktik korupsi. Saat pemberian izin dibarengi dengan pemberian sesuatu, atau ada deal yang tidak seharusnya, di situlah potensi korupsinya,” tegas Ibnu.
Baca Juga
Audiensi ini juga dihadiri jajaran penting dari kedua lembaga, termasuk Deputi dan Sekretaris Jenderal, untuk menyatukan visi dan strategi ke depan.
