Ekonomi . 24/04/2025, 11:15 WIB
fin.com.id - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengajak para profesional penilai tanah untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dalam pernyataannya, Ossy menekankan pentingnya peran Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI) sebagai mediator sosial, bukan hanya konsultan teknis dalam proyek pengadaan lahan.
“Penilaian tanah tak bisa hanya berdasarkan angka. Harus ada empati dan etika. Jangan sampai masyarakat terdampak justru jadi korban pembangunan,” ujar Ossy di ICE BSD, Rabu, 24 April 2025.
Ossy menyampaikan bahwa pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan aspek sosial. Menurutnya, MAPI harus mampu membaca dampak sosial dari proses penilaian, terutama ketika berkaitan dengan pengadaan tanah untuk proyek strategis.
Di sisi lain, ia memaparkan capaian Kementerian ATR/BPN melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sejak 2017 telah menyertifikasi hingga 10 juta bidang tanah per tahun. Namun masih ada 24 persen bidang tanah yang belum bersertifikat, mayoritas karena konflik atau status kepemilikan yang belum jelas.
“Kami tidak bisa asal terbitkan sertifikat. Banyak yang masih sengketa. Pendekatannya harus solutif, bukan tangan besi,” tambahnya.
Dukungan terhadap pendekatan humanis ini juga datang dari Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, yang menilai langkah ATR/BPN sejalan dengan prinsip keadilan hukum. “Konflik tanah bukan soal dokumen semata. Ini soal hak hidup masyarakat. Dan itu harus dikawal,” tegas Ossy.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap program pensertifikatan tanah tidak hanya mempercepat legalitas, tapi juga membawa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com