Oleh: Sigit Nugroho
Redaktur fin.co.id
Ketika bangsa ini berupaya meraih Indonesia Emas pada 2045, keputusan untuk memotong anggaran infrastruktur dan transportasi dapat menjadi bumerang. Keputusan tersebut sangat mengkhawatirkan, terutama bagi masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi umum dan akses infrastruktur yang memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Pemerintah, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, memang mengajak efisiensi dalam anggaran, namun pemangkasan yang dilakukan justru berpotensi menggoyahkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terisolasi dan daerah dengan akses terbatas. Salah satu yang paling terdampak adalah subsidi transportasi, yang memberikan layanan vital bagi masyarakat, mulai dari angkutan barang hingga penumpang, khususnya di daerah-daerah tertinggal.
Transportasi dan Infrastruktur sebagai Kebutuhan Dasar
Transportasi dan infrastruktur bukanlah sekadar kebutuhan tambahan. Mereka merupakan pilar yang menentukan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana mungkin Indonesia bisa mencapai targetnya pada 2045 jika infrastruktur dasarnya hancur dan akses transportasi bagi daerah miskin tidak terjamin? Tanpa infrastruktur yang memadai, daerah-daerah tersebut akan terjebak dalam kemiskinan dan ketertinggalan, sementara disparitas harga barang akan semakin besar.
Pemangkasan anggaran infrastruktur yang terjadi pada 2025 sangat mencemaskan. Anggaran untuk pembangunan jalan dan program jalan daerah dipotong drastis, meninggalkan sedikit ruang bagi pembangunan yang vital bagi distribusi barang dan mobilitas orang. Kondisi jalan yang rusak, terutama di daerah terpencil, hanya akan memperburuk situasi ini.
Dampak Negatif pada Sektor Transportasi
Sektor transportasi juga mengalami pemangkasan yang signifikan. Subsidi untuk angkutan umum, perhubungan darat, laut, udara, serta perkeretaapian, yang selama ini memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat menengah ke bawah, harus dihilangkan. Jika pemangkasan ini diteruskan, kita akan melihat pengangguran massal di sektor transportasi dan kesulitan akses bagi masyarakat yang mengandalkan angkutan umum untuk kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, dampak terhadap perekonomian daerah juga akan sangat besar. Akses transportasi yang terbatas akan menghambat perekonomian lokal, mengurangi daya saing, serta mengganggu distribusi barang yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam memilih sektor-sektor mana yang perlu dipangkas, tanpa mengorbankan sektor yang mendasar bagi kehidupan masyarakat.
Pentingnya Kebijakan yang Terpadu
Keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya bergantung pada keberhasilan program-program seperti Makan Bergizi Gratis atau Ketahanan Pangan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur yang merata. Tanpa jaringan transportasi dan infrastruktur yang baik, program tersebut akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusan untuk memotong anggaran sektor yang vital seperti transportasi dan infrastruktur.
Program Makan Bergizi Gratis memang penting, namun jangan sampai program tersebut mengorbankan anggaran yang lebih mendasar yang menjadi pendorong kemajuan. Dengan kebijakan yang lebih terencana dan selektif, Indonesia dapat meraih tujuan besar tersebut tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Juga
Jangan Korbankan Masa Depan
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran yang dipangkas, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan transportasi. Pemangkasan anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan kemajuan negara dapat menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045. Infrastrukturnya harus terjaga, anggaran subsidi transportasi harus dipertahankan, dan kebijakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak. (Sigit Nugroho, ST)
