Prabowo akan Pangkas Anggaran hingga Rp256,1 Triliun, Begini Kata Pakar Ekonomi

fin.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 256,1 triliun. Rencana efisiensi ini sendiri merupakan salah satu rencana penghematan terbesar dalam sejarah belanja negara.

Kendati begitu, hal ini juga turut menimbulkan dugaan bahwa selama ini terdapat anggaran yang tidak efisien dalam jumlah besar.

Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah efisiensi ini realistis dan tidak akan berdampak negatif pada pelaksanaan program-program utama di Kementerian/Lembaga?

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pemangkasan anggaran sebesar ini berpotensi memukul program-program utama yang dijalankan oleh kementerian/lembaga.

"Belanja untuk alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan jasa konsultan mungkin dapat dikurangi, tetapi pengurangan di sektor seperti pemeliharaan infrastruktur atau diklat dan bimbingan teknis bisa berdampak negatif terhadap efektivitas birokrasi," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Jumat 31 Januari 2025.

Menurut Achmad, jika pemerintah serius dalam efisiensi anggaran, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa dana yang dihemat dialokasikan ke program yang lebih produktif. Hal ini dikarenakan tanpa adanya realokasi yang baik, efisiensi ini justru malah bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kualitas layanan publik.

"Misalnya, jika efisiensi hanya digunakan untuk membiayai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pembangunan tiga juta rumah tanpa perhitungan matang, kebijakan ini bisa menjadi kontra-produktif," pungkas Achmad.

Selain itu agar efisiensi anggaran ini tidak sekadar pemangkasan angka, pemerintah juga perlu menerapkan strategi yang lebih matang. Diantaranya adalah dengan melakukan Evaluasi Pos Belanja Secara Mendalam.

"Penguatan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja juga harus dilakukan, setiap rupiah yang dikeluarkan harus berorientasi pada hasil yang konkret bukan sekedar formalitas atau hasilnya dinikmati oleh para pegawai ASN saja," jelas Achmad.

Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan Dana yang Dihemat Digunakan Secara Produktif. Dana hasil efisiensi harus dialokasikan ke program yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (Bianca/dsw)