fin.co.id - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Yusril mengatakan pertemuan itu membahas pelantikan kepala daerah. Dia menyarankan agar kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dilantik lebih dulu.
"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat 10 Januari 2025.
Menurut Yusril, jumlah pilkada yang bersengkata di MK lebih sedikit dibandingkan Pilkada yang tidak bersengketa.
Pilkada yang tidak bersengketa di MK sebagian telah ditetapkan pemenangnya oleh KPUD.
"Sebagian kan sudah tidak ada sengketa. Sebagian sengketanya baru dimulai di MK dan yang sengeketa itu kan sekitar 300-an. Jadi lebih banyak daripada yang tidak sengketanya," jelasnya.
Yusril mengatakan pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, menurut dia, pemerintah berencana membicarakan wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.
Baca Juga
Yusril mengatakan bakal berdiskusi khusus dengan Menteri Dalam Negeri untuk memecahkan masalah teknis soal aturan MK terkait pelantikan kepala daerah ini supaya tidak ada masalah di lapangan.
"Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan," lanjut dia. (Ani)
