fin.co.id – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa sidang etik yang dijalani oleh 18 anggota Polri yang terlibat dalam kasus pemerasan di ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 adalah langkah nyata dalam komitmen "bersih-bersih" di tubuh Polri.
Sidang etik ini menjadi bukti bahwa Polri serius dalam menangani setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Kapolri mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas kepada anggota yang melanggar, dan juga memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
"Bagi anggota yang berprestasi, tentu akan kita berikan penghargaan. Namun, untuk pelanggaran-pelanggaran, kita tidak ragu untuk melakukan tindakan tegas," ujar Jenderal Listyo Sigit dalam audiensi bersama KPK di Mabes Polri, Rabu, 8 Januari 2024.
Sidang etik terhadap belasan polisi yang terlibat dalam kasus pemerasan ini, lanjut Kapolri, merupakan bagian dari upaya Polri untuk melakukan evaluasi internal dan memastikan bahwa setiap anggota bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku.
"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus melakukan 'bersih-bersih' terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, dan kami harapkan Polri semakin baik," tegasnya.
Kasus Pemerasan di DWP 2024
Sebanyak 18 anggota Polri, yang terdiri dari personel Kepolisian Daerah Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran, kini tengah diproses atas dugaan keterlibatannya dalam pemerasan terhadap warga negara Malaysia dan Indonesia selama penyelenggaraan DWP 2024.
Baca Juga
Kasus ini memicu sorotan publik terhadap integritas aparat kepolisian, dan menjadi momentum bagi Polri untuk membuktikan keseriusannya dalam menegakkan disiplin di internal.
Polri berkomitmen untuk menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran dalam institusi mereka. Penindakan tegas ini diharapkan dapat memperbaiki citra Polri di mata publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Tindakan Tegas Kapolri
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar merupakan bagian dari implementasi sistem reward and punishment yang berlaku di tubuh Polri.
“Kita memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan menindak tegas bagi yang melanggar. Ini komitmen kami dalam menciptakan institusi yang bersih dan profesional,” tambahnya.
Kapolri berharap langkah ini akan memberi efek jera bagi oknum-oknum yang berniat menyalahgunakan wewenang, serta memastikan bahwa Polri tetap berada di jalur yang benar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Anisha/DSW)
