fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bantah soal tuduhan bahwa penggeledahan rumah pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjn) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto bagian dari upaya pengalihan isu.
"Pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media, mari kita biarkan itu berada di ruang publik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 7 Januari 2025.
Tessa mengatakan, tak ada kata terlambat dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik.
Hal ini dikarenakan, pencarian alat bukti dengan melakukan penggeledahan bergantung pada kebutuhan Penyidik KPK.
"Semua kegiatan penggeledahan dan penyitaan, itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi Penyidik lah yang memiliki penilaian," jelasnya.
Tessa menyebut, pihaknya tidak akan melarang jika ada pihak-pihak yang berpikiran penggeledahan tersebut terlambat untuk dilakukan. Pasalnya, Penyidik KPK akan terus menjalankan tindakan secara profesional.
"Kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu (pengalihan isu). Dalam hal ini, Penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosesural dan proporsional," pungkasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, rumah pribadi milik Hasto Kristiyanto digeledah. Penggeledahan tersebut berkaitan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Diketahui, rumah pribadi Hasto itu berlokasi di Jalan Graha Asri IV, Vila Taman Kartini, Margahayu, Bekasi Timur.
Secara terpisah, Juru Bicara PDIP Chico Hakim merespon penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyebut penggeledahan ini hanyalah sebuah drama. Terlebih, kata dia, Hasto kini telah berstatus tersangka.
"Ini kan sebenarnya, ini drama aja, karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, ya kan. Sudah ada pemeriksaan terhadap orang-orang lain juga di sekitar beliau.," kata Chico saat ditemui di DPP PDIP, Selasa, 7 Januari 2025. (Ayu/DSW)
