Ini Profil 4 Mahasiswa UIN Yogyakarta yang Gugat Presidential Threshold ke MK: 32 Kali Ditolak, yang ke-33 Berhasil

fin.co.id - Dihapusnya presidential threshold oleh MK (Mahkamah Konstitusi) untuk Pemilu 2029 mendatang tak lepas dari jasa 4 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Keempat mahasiswa itu adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. Keempatnya merupakan mahasiswa tingkat akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Merekalah yang mengajukan gugatan presidential threshold ke MK yang kemudian dikabulkan hakim MK.

"Permohonan gugatan kami ke MK adalah permohonan personal dari diri kami sendiri. Bukan representasi dari pendapat institusi UIN Sunan Kalijaga," ujar Enika Maya Oktavia, salah dari empat mahasiswa penggugat, dalam konferensi pers di UIN Yogyakarta, Jumat, 3 Januari 2025.

Setelah beberapa kali sidang, MK akhirnya memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang selama ini ditetapkan sebesar 20 persen.

Hal itu tertuang dalam Putusan MK nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 2 Januari 2025. Menurut Enika, permohonan gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun.

Baik institusi maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam perpolitikan di Indonesia.

"Kami tegaskan permohonan kami tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi, maupun partai politik mana pun," tegasnya.

Dia mengatakan gugatan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut murni dilakukan sebagai bentuk perjuangan akademis dan perjuangan advokasi konstitusional.

Enika menambahkan kajian tentang presidential threshold sudah dimulai sejak tahun 2023, saat mereka bergabung dalam Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) di fakultas. Pada tahun tersebut, tim mereka masuk final dalam debat yang digelar Bawaslu RI.

"Komunitas pemerhati konstitusi ini merupakan komunitas yang fokus pada kajian-kajian pendekatan konstitusi dan juga pada respon-respon isu ketatanegaraan. Pada 2023, tim debat kami memasuki ranah final, yang pada babak finalnya menggunakan mosi presidential threshold," paparnya.

Dari situ mereka mulai menyusun draf dan menulis terkait dengan gugatan permohonan ke MK pada Februari 2024. Mulai Februari 2024 hingga Januari 2025, mereka terus berproses di MK. Bahkan harus menjalani tujuh kali sidang baik offline maupun online.

"Sebanyak 32 putusan MK sebelumnya menyatakan tidak diterima dan ditolak. Ditolaknya permohonan-permohonan tersebut. Kemudian pada permohonan ke-33 ini, MK dapat menguatkan keinginan dari masyarakat Indonesia," tukasnya.

Hal senada disampaikan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Profesor Ali Sodikin.

Menurutnya, dikabulkannya perkara tentang presidential Threshold di MK yang pemohonnya diajukan empat mahasiswanya adalah landmark decision.

Karena berpuluh kali permohonan judicial review tentang pasal presidential threshold dan selalu ditolak MK.