fin.co.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang memiliki dokumen terkait skandal pejabat tinggi negara. Hasto menyebutkan, dokumen tersebut telah ia titipkan kepada pengamat militer, Connie Bakrie yang kemudian membawanya ke Rusia untuk alasan keamanan.
Namun, keputusan Hasto untuk tidak melaporkan dokumen tersebut langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, atau Kejaksaan Agung (Kejagung) justru menimbulkan pertanyaan publik. Alih-alih melibatkan lembaga penegak hukum, Hasto memilih untuk membocorkan informasi tersebut melalui media sosial.
Peneliti ICW Tibiko Zabar menilai, informasi tersebut tentu bisa jadi bentuk tekanan publik terhadap penegak hukum. Agar kasusnya itu menjadi perhatian penegak hukum.
"Agar bisa memberikan perhatian terhadap suatu masalah atau kasus, dan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan," katanya kepada Disway Group, Selasa 31 Desember 2024.
Tibiko mengatakan, publikasi kasus semacam ini di media sosial bertujuan untuk mendorong penegak hukum memberikan perhatian lebih terhadap masalah tersebut. Maka itu, kata dia, muncul istilah 'no viral no justice' yang menggambarkan fenomena di mana penegakan hukum seringkali bergantung pada perhatian publik di media sosial.
"Hal itu jadi fenomenal, sekaligus kritik juga sebetulnya bagi penegak hukum," pungkasnya.
Fenomena ini, menurutnya, sekaligus menjadi kritik terhadap efektivitas penegakan hukum yang lambat dalam menangani kasus.
Baca Juga
Sebelumnya, Connie Rahakundini Bakrie, yang membawa dokumen penting Hasto mengungkapkan alasannya mengamankan dokumen tersebut hingga ke Rusia. Connie mengaku sebagai sahabat dan teman seperjuangan Hasto prihatin dengan penetapan status tersangka terhadap koleganya itu oleh KPK, terutama yang diumumkan pada malam Natal.
Menurut Connie, dokumen yang dibawa tersebut berpotensi menjadi "bom waktu" di masa mendatang. Ia mengungkapkan, dokumen tersebut sangat penting dan dapat mempengaruhi perjalanan kasus yang menjerat Hasto, yang terkait dengan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) di DPR RI periode 2019-2024.
Kasus ini terus berkembang dan menarik perhatian publik, dengan banyak pihak yang mempertanyakan langkah-langkah yang diambil oleh Hasto dan para pihak terkait dalam mengungkapkan informasi sensitif tersebut.
(Faj)
