fin.co.id – Tahun 2024 menyuguhkan sejumlah peristiwa ekonomi penting yang penuh dinamika. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal dan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian, namun juga memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun beberapa kebijakan menuai sorotan.
1. Pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pada awal 2024, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) yang bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan Indonesia.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pajak dan daya saing investasi. Meskipun demikian, dampak dari HPP baru ini diprediksi baru akan terasa pada 2025, di mana kelas menengah mulai merasakan beban pajak yang lebih terstruktur.
Namun, pengenaan pajak yang lebih tinggi ini tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari 2024, pemerintah mengubah kebijakan subsidi BBM dengan sistem yang lebih tepat sasaran, menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi subsidi. Namun, dampaknya mulai terasa pada 2025, di mana kelas menengah yang tidak memenuhi kriteria subsidi akan menghadapi kenaikan biaya transportasi. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai meningkatnya beban ekonomi bagi sebagian besar masyarakat.
Baca Juga
3. Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Salah satu keputusan yang mengejutkan di 2024 adalah pencabutan larangan ekspor pasir laut yang sudah berlaku selama lebih dari dua dekade.
Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan devisa negara melalui perdagangan internasional. Namun, keputusan ini memicu protes dari masyarakat pesisir dan pemerhati lingkungan yang khawatir akan dampaknya terhadap ekosistem laut, yang dapat terancam oleh ekstraksi pasir laut secara besar-besaran.
4. Program Food Estate di Papua
Pemerintah juga meluncurkan program Food Estate di Papua dengan target membuka 2 juta hektare sawah dalam lima tahun ke depan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung swasembada pangan. Namun, beberapa pihak meragukan efektivitas dan dampak lingkungan dari proyek ambisius ini.
Proyek ini mendapat perhatian khusus terkait keberlanjutan lingkungan dan manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat.
5. Sritex Pailit: Dampak pada Sektor Tekstil
Di sisi lain, sektor tekstil Indonesia menerima kabar buruk dengan pailitnya PT Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia.
Kejadian ini berpotensi menimbulkan PHK massal dan merugikan ribuan pekerja. Hal ini juga menjadi peringatan bagi industri lainnya tentang pentingnya adaptasi terhadap perubahan pasar dan tantangan global.
6. Penetapan Upah dan PPN 12
PersenPemerintah juga mengatur kebijakan pengupahan baru yang berbasis pada kebutuhan hidup layak, dengan tujuan memberikan perlindungan lebih baik kepada buruh.
