Uskup Agung Jakarta Bicara Soal Kenaikan PPN Jadi 12%, Begini Katanya

fin.co.id - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo berbicara soal ketidakpastian ekonomi yang tengah dialami Indonesia. Termasuk juga kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hingga saat ini menjadi kekhawatiran baru masyarakat.

"Saya pribadi berusaha mengikuti diskusi-diskusi mengenai hal-hal itu, melalui televisi, koran, studi bersama. Tapi ramalan-ramalan itu kan tidak selalu jelas. Diramalkan begini, nanti jadinya begini," kata Suharyo dalam konferensi pers usai Natal di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu 25 Desember 2024.

Begitu pula kebijakan PPN, menurutnya, berbagai pihak ahli di bidang tersebut terus melakukan diskusi. "Hanya, tentu kalau pemerintah sudah memutuskan, tidak bisa lain kan, kecuali ikut di dalam arus itu dengan kritis," tambahnya.

Artinya, lanjut Suharyo, bukan semata mengikuti arus atas apa saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Pemerintah mau apa kita ikut, enggak, tetapi kritis terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul karena keputusan itu. Dan kita belum tahu apa yang akan timbul dari masalah itu," tandasnya.

Di samping itu, ia tetap mengingatkan untuk terus menjalani kehidupan sederhana yang sesuai dengan ajaran sosial gereja. "Prinsip-prinsip ajaran sosial gereja mesti terus dipegang, khususnya tentu saja oleh umat yang ada di dalam wilayah pelayanan saya," katanya.

Sebagai informasi, terdapat lima pilar ajaran sosial gereja, mulai ari menghormati martabat manusia, kebaikan bersama, solidaritas dan kesetiakawanan, keberpihakan khusus kepada yang kurang beruntung, serta keutuhan ciptaan. Ajaran sosial gereja yang telah dimulai sejak 2022 tersebut akan melanjutkan gaungnya di tahun 2025 pada tema keempat, yakni memberikan perhatian kepada yang kurang beruntung.

Namun demikian, ia menyoroti pemberian bantuan sosial langsung yang selama ini kerap dilakukan pemerintah perlu dipertimbangkan manakala terjadi penurunan jumlah kelas menengah, kemampuan belanja, dan sebagainya.

"Saya sering pergi ke daerah Timur. Keuskupan-keuskupan itu kan selalu berusaha di dalam perjuangan memberdayakan masyarakat, salah satunya disampaikan kepada saya adalah bantuan-bantuan sosial langsung itu seringkali mematikan usaha pemberdayaan," tuturnya.

Maka dari itu, ia mengatakan, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan hati-hati supaya jalan yang ditempuh tidak justru membuat kesulitan lebih banyak.

"Tapi saya pikir pimpinan-pimpinan pemerintah juga sudah sungguh-sungguh memikirkan bahaya-bahaya seperti itu dan kita bersyukur banyak ekonom yang menulis, bergiskusi bersama-sama, dan saya yakin menyampaikan gagasan-gagasannya kepada pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, tantangan dalam perekonomian masyarakat Indonesia di tahun mendatang menjadi sorotan pihaknya, disampaikan oleh Sekjen Keuskupan Agung Jakarta Romo V. Adi, Pr dalam siaran persnya.

"Tahun ini, selama 5 bulan berturut-turut dari Mei-September 2024 berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) masyarakat mengalami penurunan daya beli karena lonjakan harga kebutuhan pokok," katanya di Jakarta, Rabu 25 Desember 2024.

Selain itu, di sektor lapangan kerja, ia juga menyinggung dominasi padat karya, seperti tekstil, yang mengalami peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kelas menengah Indonesia yang selama ini menjadi penopang ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi juga melemah. Ketika orang terganggu soal lapangan pekerjaannya, kriminalitas akan meningkat. Kehidupan dan relasi sosial akan terdampak," katanya.