fin.co.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses tender pekerjaan yang dimenangkan oleh tersangka korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yakni Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Martono. Untuk mengusut hal itu, penyidik KPK memeriksa lima saksi.
"Saksi hadir semua (kemarin). Penyidik mendalami proses tender pekerjaan yang dimenangkan Tersangka M selaku Ketua Gapensi," kata Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis 19 Desember 2024.
Lima saksi itu, kata dia, diperiksa di Polrestabes Semarang, Rabu 18 Desember 2024. Lima saksi itu yakni:
1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretaris Daerah (Setda) Kota Semarang, Rimajantu Sadmoko.
2. Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Semarang, Rama Sandi.
3. BPBJ Setda Kota Semarang, Nila Dewi
4. Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang, Bambang Prihartono
Baca Juga
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Idha Sulistyowati Ika Srinanda.
KPK terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kursi dan meja di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam kasus ini Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita sudah jadi tersangka.
KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak, dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
Berdasarkan informasi yang diterima Disway Group terdapat empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keempat orang itu ialah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, suami Mbak Ita yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri serta pihak swasta bernama Martono dan Rachmat.
Mereka telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Dalam proses penyidikan berjalan, tim penyidik KPK setidaknya sudah menggeledah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah untuk mencari barang bukti.
KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut. Mulai dari dokumen APBD 2023-2024, dokumen pengadaan masing-masing dinas, hingga uang pecahan rupiah dan euro.
Tak terima karena ditetapkan sebagai tersangka, Mbak Ita mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
(Ayu)
