Ekonomi . 17/12/2024, 14:11 WIB
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan instruksi penting terkait proyek tol baru di Indonesia.
Kebijakan ini membawa dampak besar bagi pengelolaan infrastruktur jalan tol yang sedang dan akan dilaksanakan.
Berikut adalah 5 hal utama yang perlu Anda ketahui tentang penundaan proyek tol baru yang baru saja diumumkan.
Ilustrasi proyek pembangunan jalan tol (Ist)
Pemerintah memutuskan untuk menunda sementara proyek tol yang belum memasuki tahap konstruksi.
Keputusan ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan dan kekuatan anggaran negara.
Proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan, studi kelayakan, atau belum memiliki kontrak kerja, akan dihentikan sementara.
"Ada instruksi dan Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu. Yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan," kata Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, di sela-sela kegiatan Media Gathering Astra Infra Group terkait kesiapan operasioanal Nataru di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.
Ilustrasi - Proyek pembangunan jalan tol (Ist)
Jangan khawatir, proyek tol yang sudah memiliki kontrak dan sedang dalam tahap konstruksi tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini.
Proyek yang sudah memasuki proses pelelangan atau sedang dalam pembangunan tetap akan dilanjutkan.
Pemerintah memastikan bahwa proyek yang telah memiliki kontrak kerja tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
"Karena ada kekhawatiran semua tol berhenti. Tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak," ujar Sony.
Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo. (Sigit Nugroho/FIN)
Salah satu alasan utama dibalik penundaan proyek tol baru adalah untuk mengevaluasi kemampuan anggaran negara.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek-proyek besar, seperti jalan tol, tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan disusun untuk tahun 2025.
Penundaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
"Yang benar-benar baru, itu yang mungkin akan kita tahan dulu, karena kita ingin melihat kekuatan keuangan kita di tahun 2025," ujar Sony.
Pekerja menggunakan alat berat untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) ruas simpang Indralaya-Muara Enim seksi simpang Indralaya-Prabumulih di Prabumulih, Sumatera Selatan, Rabu (5/4/2023). (ANTARA FOTO/ Nova Wahyudi)
Meski proyek tol yang dibiayai oleh negara ditunda, proyek tol yang didanai oleh sektor swasta tetap diperbolehkan untuk dilanjutkan.
Badan usaha non-BUMN yang ingin mengajukan proyek tol dengan pendanaan swasta tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.
Pemerintah tetap membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk terlibat dalam pengelolaan infrastruktur jalan tol, tanpa membebani anggaran negara.
Ilustrasi Ruas Tol Astra Infra (Ist)
Kebijakan ini memberi peluang besar bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pemerintah membuka pintu bagi badan usaha yang ingin mengajukan proyek tol yang bersifat unsolicited dan memiliki pendanaan dari sektor swasta.
Sebagai contoh, Astra Group, yang dikenal dengan rekam jejak baik dalam pengelolaan jalan tol, tetap dipersilakan untuk berpartisipasi dalam pelelangan proyek tol.
"Itu kalau memang ada dari teman-teman badan usaha, yang sifatnya unsolicited, itu kita tetap persilahkan," pungkas Sony. (*)
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id