Ekonomi . 16/12/2024, 18:58 WIB

Siap-Siap Cuy! Pajak Kendaraan Bermotor Naik 66 Persen Mulai 5 Januari 2025

Penulis : Rizal Husen
Editor : Rizal Husen

fin.co.id - Kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12 persen juga berimbas pada kendaraan bermotor. Naiknya nggak tanggung-tanggung: 66 Persen.

Mulai 5 Januari 2025 mendatang, para pemilik kendaraan bermotor dapat dikenakan 2 komponen pajak baru. Yaitu opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Opsen pajak PKB dan BBNKB ini ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang. Saat ini, terdapat ada 7 komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru.

Seperti BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB. Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB, komponen pajak kendaraan bermotor bisa bertambah menjadi 9.

Masyarakat yang membeli kendaraan baru terhitung sejak 5 Januari 2025 akan dipungut 2 pajak tambahan baru tersebut.

Barang dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Kebijakan barang dan jasa premium menjadi target pengenaan.

“Untuk barang yang memang dikategorikan sebagai mewah atau premium, dan dikonsumsi. Terutama untuk kelompok yang paling mampu, akan dikenakan PPN 12 persen,” tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Setidaknya ada 4 kategori barang dan jasa premium yang bakal jadi obyek PPN 12 persen. Apa saja?

  • Pertama: Bahan makanan premium. Seperti beras premium, buah-buahan premium, daging premium (contoh: wagyu dan daging kobe), ikan mahal (contoh: salmon premium dan tuna premium), serta udang dan crustacea premium (contoh: king crab).
  • Kedua: Jasa pendidikan premium. Ini untuk yang uang sekolahnya mencapai ratusan juta rupiah (sekolah internasional).
  • Ketiga: Jasa pelayanan kesehatan medis premium.
  • Keempat: Listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA

Sri Mulyani menegaskan kategorisasi tersebut merupakan wujud asas keadilan dari penyusunan instrumen fiskal. Pemerintah, lanjutnya, juga menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan yang menyasar 6 aspek.

Di antaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Untuk rumah tangga diberikan bantuan pangan, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, diskon listrik 50 persen. Untuk pekerja, Pemerintah memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Bagi UMKM, diberlakukan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan.

Kemudian, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Untuk mobil listrik dan hibrida, Pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Dengan rincian PPN DTP 10 persen untuk CKD, PPnBM DTP 15 persen untuk CBU dan CKD, serta BM 0 persen untuk CBU. Kemudian, PPnBM DTP 3 persen untuk kendaraan hibrida.

Sedangkan untuk properti, Pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar.

PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.

Kebijakan tersebut berdasarkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isinya antara lain mengatur PPN 12 persen per 1 Januari 2025.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Adapun salah satu kompensasi yang dipersiapkan oleh pemerintah atas kenaikan PPN tersebut adalah perpanjangan masa klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dari 3 bulan setelah PHK menjadi 6 bulan setelah PHK.

Menurutnya, manfaat uang tunai yang kini diberikan sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan dan 25 persen dari upah pada tiga bulan.  Selanjutnya, akan ditingkatkan menjadi 60 persen selama enam bulan.

Skema Kebijakan PPN dan Insentif:

  1. Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi: Tetap NOL Persen alias bebas PPN
  2. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik: Tetap NOL Persen atau bebas PPN
  3. Minyak Kita, tepung terigu, gula industri: Tetap 11 persen (1 persen ditanggung pemerintah)
  4. PPh Final 0,5 persen: Diperpanjang hingga 2025
  5. PPh Pasal 21 karyawan gaji sampai dengan Rp 10 juta: Ditanggung pemerintah untuk industri padat karya
  6. Diskon Listrik 50 persen: Untuk pelanggan dengan daya sampai dengan 2200 VA mulai Januari - Februari 2025
  7. Bantuan pangan/beras: Januari - Februari 2025 tiap keluarga 10 Kg untuk 16 juta KK (Kepala Keluarga)
  8. Diskon PPN 100 persen: Untuk pembelian rumah harga sampai dengan Rp 5 Miliar, untuk bagian harga Rp 2 Miliar Januari - Juni 2025
  9. Pekerja yang mengalami PHK: Diberi kemudahan mengakses JKP
  10. Subsidi bunga 5 persen: Revitalisasi mesin untuk produktivitas
  11. Bantuan 50 persen: Untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan
  12. Kendaraan listrik berbasis baterai: PPnBM DTP 15 persen untuk CKD/CBU
  13. PPN DTP 10 persen: KBLBB CKD
  14. Bea Masuk NOL Persen: Untuk KBLBB CBU
  15. PPnBM DTP 3 persen: Kendaraan listrik hybrid

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id