Ini Daftar Barang NOL Persen Alias Bebas PPN, 16 Juta Kepala Keluarga Dapat Beras 10 Kg
Versi pemerintah penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
fin.co.id - Ada sejumlah barang yang aman dari kenaikan PPN 12 persen. Bahkan NOL persen alias bebas PPN. Apa saja?
Tentu saja barang-barang kebutuhan pokok non premium. Di antarannya beras, telur, daging dan gula konsumsi.
Begitu juga dengan jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa transportasi publik. Sama NOL persen.
Baca Juga
Sementara Minyak, tepung terigu dan gula industri tetap 11 persen. Artinya tidak kena kebijakan baru PPN 12 Persen.
Selain itu, tiap keluarga akan mendapat bantuan beras 10 Kg untuk 16 juta KK (Kepala Keluarga).
Tak hanya itu. Pemerintah juga memberikan diskon PPN 100 persen untuk pembelian rumah harga sampai dengan Rp 5 Miliar.
Skema Kebijakan PPN dan Insentif:
- Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi: Tetap NOL Persen alias bebas PPN
- Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik: Tetap NOL Persen atau bebas PPN
- Minyak Kita, tepung terigu, gula industri: Tetap 11 persen (1 persen ditanggung pemerintah)
- PPh Final 0,5 persen: Diperpanjang hingga 2025.
- PPh Pasal 21 karyawan gaji sampai dengan Rp 10 juta: Ditanggung pemerintah untuk industri padat karya
- Diskon Listrik 50 persen: Untuk pelanggan dengan daya sampai dengan 2200 VA mulai Januari - Februari 2025
- Bantuan pangan/beras: Januari - Februari 2025 tiap keluarga 10 Kg untuk 16 juta KK (Kepala Keluarga)
- Diskon PPN 100 persen: Untuk pembelian rumah harga sampai dengan Rp 5 Miliar, untuk bagian harga Rp 2 Miliar Januari - Juni 2025
- Pekerja yang mengalami PHK: Diberi kemudahan mengakses JKP
- Subsidi bunga 5 persen: Revitalisasi mesin untuk produktivitas
- Bantuan 50 persen: Untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan
- Kendaraan listrik berbasis baterai: PPnBM DTP 15 persen untuk CKD/CBU
- PPN DTP 10 persen: KBLBB CKD
- Bea Masuk NOL Persen: Untuk KBLBB CBU
- PPnBM DTP 3 persen: Kendaraan listrik hybrid
Barang dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen
Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Kebijakan barang dan jasa premium menjadi target pengenaan.
“Untuk barang yang memang dikategorikan sebagai mewah atau premium, dan dikonsumsi. Terutama untuk kelompok yang paling mampu, akan dikenakan PPN 12 persen,” tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.
Setidaknya ada 4 kategori barang dan jasa premium yang bakal jadi obyek PPN 12 persen. Apa saja?
- Pertama: Bahan makanan premium. Seperti beras premium, buah-buahan premium, daging premium (contoh: wagyu dan daging kobe), ikan mahal (contoh: salmon premium dan tuna premium), serta udang dan crustacea premium (contoh: king crab).
- Kedua: Jasa pendidikan premium. Ini untuk yang uang sekolahnya mencapai ratusan juta rupiah (sekolah internasional).
- Ketiga: Jasa pelayanan kesehatan medis premium.
- Keempat: Listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA
Sri Mulyani menegaskan kategorisasi tersebut merupakan wujud asas keadilan dari penyusunan instrumen fiskal. Pemerintah, lanjutnya, juga menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan yang menyasar 6 aspek.
Baca Juga
Di antaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Untuk rumah tangga diberikan bantuan pangan, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, diskon listrik 50 persen.
Untuk pekerja, Pemerintah memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Bagi UMKM, diberlakukan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.
Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan. Kemudian, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.
Untuk mobil listrik dan hibrida, Pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
Dengan rincian PPN DTP 10 persen untuk CKD, PPnBM DTP 15 persen untuk CBU dan CKD, serta BM 0 persen untuk CBU. Kemudian, PPnBM DTP 3 persen untuk kendaraan hibrida.
Sedangkan untuk properti, Pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar.
Baca Juga
PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.
Kebijakan tersebut berdasarkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isinya antara lain mengatur PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Kenaikan PPN 12 Persen disetujui oleh hampir seluruh Fraksi di DPR RI. Kecuali F-PKS yang menolak beberapa hal.
Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Adapun salah satu kompensasi yang dipersiapkan oleh pemerintah atas kenaikan PPN tersebut adalah perpanjangan masa klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dari 3 bulan setelah PHK menjadi 6 bulan setelah PHK.
Menurutnya, manfaat uang tunai yang kini diberikan sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan dan 25 persen dari upah pada tiga bulan. Selanjutnya, akan ditingkatkan menjadi 60 persen selama enam bulan.