fin.co.id- Pada bulan Desember 2024, pemerintah telah menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Bagi penerima yang terdaftar dengan NIK KTP, dana bansos kini dapat dicairkan. Bantuan yang disalurkan meliputi bantuan beras, BPNT, BLT, hingga PKH, dengan besaran dan bentuk penyaluran yang bervariasi, mulai dari uang tunai hingga bahan pokok seperti beras.
Seiring dengan penyaluran bansos ini, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka termasuk penerima bansos tersebut atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan secara online dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing. Berikut adalah panduan cara mengecek apakah NIK KTP Anda termasuk penerima bansos Desember 2024.
Kriteria Penerima Bansos dari Kementerian Sosial
Bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah ditujukan untuk masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu. Kriteria penerima bansos ini antara lain:
Tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mencukupi.
Tidak memiliki tempat tinggal tetap.
Pengeluaran untuk kebutuhan makan lebih dari setengah total pengeluaran.
Tempat tinggal yang mayoritas terbuat dari bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, berlantai tanah, atau plesteran.
Baca Juga
Sumber penerangan yang digunakan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bahkan tidak memiliki listrik.
Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mengapa Terdaftar di DTKS Tapi Tidak Mendapatkan Bantuan?
Meskipun terdaftar dalam DTKS, tidak semua masyarakat yang tercatat akan menerima bantuan sosial. Hal ini disebabkan oleh setiap program bansos yang memiliki kriteria dan mekanisme masing-masing, yang ditentukan berdasarkan data DTKS dan kuota yang tersedia. Warga yang terdaftar di DTKS hanya bisa diusulkan untuk menerima bantuan jika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh program bansos tersebut.
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Tanpa Aplikasi
Untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima bansos, berikut adalah langkah-langkahnya:
Kunjungi laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Pilih wilayah penerima manfaat secara detail: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
