fin.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan serangkaian kebijakan yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia.
Dalam acara penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2024, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini akan difokuskan pada bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan beban pajak bagi masyarakat kurang mampu.
Bansos, Pendidikan, dan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk berbagai program yang langsung membantu masyarakat miskin, di antaranya bantuan sosial (bansos), bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.
Program-program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan akses yang lebih adil terhadap layanan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Untuk mereka yang tidak mampu, negara akan memberikan bantuan melalui instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak," ujar Sri Mulyani.
Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi, di mana kelompok masyarakat yang lebih mampu diminta untuk ikut berpartisipasi dalam program gotong royong melalui kewajiban membayar pajak dengan patuh dan jujur.
"Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan, kami minta mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan memenuhi kewajiban pajak secara patuh dan jujur," tambah Sri Mulyani.
Baca Juga
Target Pendapatan Negara dan Peningkatan APBN 2025
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada tahun 2025. Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan dari berbagai sektor, seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pendapatan negara yang maksimal ini akan digunakan untuk mendanai berbagai program sosial dan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.
Dalam konteks ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, yang meningkat sebesar 8,9 persen dibandingkan dengan belanja negara dalam APBN 2024.
Dengan besarnya anggaran tersebut, pemerintah berfokus pada penguatan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, serta perumahan.
Program Prioritas dalam APBN 2025: Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Pangan
Dalam APBN 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa sekitar Rp2.701,4 triliun akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas.
Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian khusus adalah program makan bergizi gratis, yang bertujuan untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan gratis yang akan memberikan akses kesehatan lebih baik bagi masyarakat miskin.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan renovasi sekolah dan membangun sekolah unggulan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Program lainnya adalah lumbung pangan nasional yang akan dikembangkan di daerah dan desa-desa untuk memastikan ketahanan pangan nasional yang lebih baik.
Menjamin Kesejahteraan Rakyat Melalui Kebijakan Inklusif
Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang ada.
