fin.co.id - Pada Selasa, 3 Desember 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan inisiatif besar untuk mempercepat penyebaran informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam sebuah pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Nusron mengumumkan bahwa sebanyak 34 ribu pegawai di seluruh Indonesia akan dilibatkan dalam upaya penyebarluasan informasi, khususnya mengenai kebijakan di sektor pertanahan dan tata ruang.
"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang kami jalankan, terutama di sektor pertanahan dan tata ruang, dapat lebih cepat sampai ke masyarakat," ujar Menteri Nusron.
Ia menekankan pentingnya peran seluruh pegawai BPN untuk menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakan ini secara langsung kepada masyarakat.
Menteri Nusron berharap dengan melibatkan seluruh karyawan BPN, yang tersebar di berbagai daerah, informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.
Para pegawai tersebut diharapkan mampu menjadi duta yang menyebarkan informasi positif mengenai program-program pemerintah, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan mendukung implementasi kebijakan yang telah dirumuskan.
Strategi Komunikasi yang Terkoordinasi
Rencana penyebarluasan informasi ini akan segera dikoordinasikan dengan merancang strategi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Menteri Nusron menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kantor Komunikasi Kepresidenan akan terus dilakukan untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas.
Baca Juga
Dalam pertemuan ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, memberikan tanggapan positif terhadap rencana Kementerian ATR/BPN. Ia menyambut baik inisiatif tersebut dan memberikan masukan berharga mengenai strategi komunikasi yang lebih terarah.
Menurutnya, pendekatan komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, agar kebijakan yang diterapkan bisa lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat.
"Kami mendukung penuh upaya Kementerian ATR/BPN untuk melibatkan seluruh karyawan dalam menyebarkan kebijakan ini. Selain itu, kami juga menyarankan agar setiap daerah memiliki strategi komunikasi yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing wilayah," ujar Hasan Hasbi.
Sinergi Lembaga Pemerintah untuk Penyebaran Informasi
Lebih lanjut, Hasan Hasbi menyatakan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan akan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama antara lembaga pemerintah sangat penting, terutama dalam upaya menyebarkan informasi mengenai kebijakan strategis, agar masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung program-program pemerintah.
Inisiatif ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya manusia di sektor publik, seperti pegawai BPN, untuk menjadi agen perubahan yang dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan.
Penyebaran informasi yang efektif dan tepat waktu diharapkan dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan yang mendukung kemajuan negara.
Dengan melibatkan 34 ribu pegawai Kementerian ATR/BPN, diharapkan ke depannya akan terjalin komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diluncurkan dapat diterima dengan baik dan diapresiasi. (Candra/DSW)
