DPR Minta KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024

fin.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di daerah yang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada serentak 2024. Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha.

"KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS, sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat," kata Toha, Selasa, 3 Desember 2024.

Menurutnya, KPU harus mengatur strategi agar partisipasi pemilih di pemungutan suara ulang, lanjutan, dan susulan bisa tinggi. Toha juga meminta KPU mengantisipasi partisipasi masyarakat yang cenderung menurun dalam pemungutan suara ulang, lanjutan, dan pemungutan suara susulan.

"Hal itu tentunya akan menjadi masalah serius yang perlu dievaluasi secara menyeluruh," lanjutnya.

Toha menjelaskan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara-cara yang menarik, sehingga masyarakat tertarik untuk memberikan hak suara mereka di TPS.

“Sosialisasi juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah. Tentu KPU di daerah yang lebih tahu,” ungkapnya. Toha menambahkan, jika semua proses Pilkada serentak 2024 selesai, harus dilakukan evaluasi secara total.

"Apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di pilkada kali ini. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pilkada pada tahun-tahun mendatang," tambahnya.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga akan mengundang KPU dan penyelenggara pemilu lainnya untuk bersama-sama membahas pelaksanaan Pilkada 2024.

“Nanti akan kami agendakan rapat bersama KPU,” pungkas dia.

Rencananya, pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS) akan dilaksanakan di 287 TPS di 22 provinsi di Indonesia. Rinciannya, 46 TPS akan melakukan PSU, 231 TPS melaksanakan PSS, dan 10 TPS akan menggelar PSS.

Toha memperkirakan jumlah itu kemungkinan akan terus bertambah, karena masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan laporan kejadian dari daerah. KPU pun masih terus mengikuti perkembangan di daerah.