fin.co.id – Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto, mendesak agar Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar (Polman) segera menangkap pelaku politik uang yang marak menjelang Pemilihan Bupati (Pilkada) Polman.
Bambang menilai, langkah tegas dari pihak berwajib sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dan menindak praktik kotor dalam pemilu.
“Saya kira informasi soal politik uang sudah jelas. Nama-nama sudah disebut. Bahkan diduga melibatkan salah satu kandidat. Saya kira penting bagi Polres untuk mengusut kasus ini agar tidak ada tudingan kepada pihak-pihak tertentu,” ujar Bambang dalam keterangannya kepada awak media, Senin, 25 November 2024.
Bambang menegaskan, Polres Polman harus bertindak cepat dan tegas dengan mengacu pada Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang secara tegas melarang praktik politik uang.
Menurutnya, pihak kepolisian tidak boleh ragu untuk menindak pelaku, apalagi Bawaslu sudah mengeluarkan bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan calon kepala daerah dalam praktik tersebut.
“Bawaslu juga harus proaktif memberikan informasi kepada penegak hukum. Aturan hukumnya dan sanksinya jelas. Jadi tidak boleh ada keraguan bagi Kapolres Polman untuk menangkap dan menghukum pelaku politik uang,” ucap Bambang dengan tegas.
Praktik politik uang yang marak di Pilkada Polman menjelang hari pemungutan suara pada 27 November mendatang telah dilaporkan ke Bawaslu, lengkap dengan bukti berupa video dan dokumen.
Baca Juga
Laporan tersebut menyebutkan adanya dugaan keterlibatan pasangan calon Samsul Mahmud-Andi Nursami Masdar (Assami). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Polman juga secara resmi mendesak Bawaslu dan Gugus Tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengusut tuntas kasus ini.
Bambang juga menekankan bahwa keberhasilan Polres Polman dalam mengungkap praktik politik uang akan menjadi prestasi besar, tidak hanya bagi lembaga Polri, tetapi juga bagi kualitas demokrasi dan kondusivitas Pilkada di daerah tersebut.
“Keberanian dan keberhasilan mengungkap politik uang akan menjadi prestasi tersendiri bagi anggota Polri,” tambahnya.
Meskipun politik uang sudah menjadi masalah klasik dalam banyak Pilkada, Bambang berharap, kali ini Polres Polman dapat menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik yang merusak integritas pemilu.
Sejauh ini, HMI Polman dan masyarakat setempat terus mendesak agar pihak berwenang bertindak cepat dan tidak memberi ruang bagi praktik ilegal ini berkembang. Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kredibilitas Pilkada, Bambang menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku politik uang sangat dibutuhkan. (*)
