Mendikdasmen Kaji Permintaan Wapres Gibran soal PPDB Zonasi Dihapus

fin.co.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, kemeteriannya tengah mengkaji sejumlah kebijakan pendidikan termasuk permintaan Wapres Gibran Rakabuming Raka soal penghapusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Bahkan, kata Mu'ti, pihaknya telah membentuk tim yang bertugas melakukan kajian tersebut.

"Itu (penghapusan PPDB Zonasi) akan kami kaji lagi, dalam kajian," kata Mu'ti di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jumat 22 November 2024.

Mu'ti mengaku tengah menunggu laporan hasil pengkajian tim. Maka itu, dia meminta masyarakat bersabar menunggu.

"Sekarang saya masih menunggu masukan dari tim pengkajian yang kami bentuk, kami masih tunggu laporannya," ujarnya.

Terkait keputusan mengenai apakah zonasi dihapuskan atau tidak, ia memastikan akan mengumumkannya jelang tahun ajaran baru.

"Nanti pada waktunya kami akan putuskan bagaimana PPDB, tapi sebelulm Februari atau paling lambat bulan Maret (2025) sebelum tahun ajaran baru, keputusan PPDB dan juknisnya serta juklaknya sudah kami terbitkan," katanya.

Sekadar diketahui, Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta aagar sistem PPDB Zonasi dihapus. "Kemarin pada waktu Rakor dengan para Kepala Dinas Pendidikan itu saya sampaikan secara tegas kepada Menteri Pendidikan, 'Pak ini zonasi harus dihilangkan,'" kata Gibran pada sambutannya di Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Senin 11 November 2024

Sedangkan rakor tersebut mengeluarkan kesimpulan pada para Kepala Dinas Pendidikan setuju bila sistem zonasi tersebut dilanjutkan dengan perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah memberlakukan sistem zonasi PPDB sejak tujuh tahun yang lalu dengan tujuan pemerataan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah permasalahan, seperti keberadaan sekolah negeri yang tidak merata, pelaksanaan PPDB di daerah yang tidak didasarkan analisis demografi siswa dan geografis akses dari rumah ke sekolah, belum meratanya kualitas sekolah secara nasional sehingga masih banyak yang memilih manipulasi KK demi bisa masuk ke sekolah favorit, serta praktik pungli dan intervensi.

(Ann)