fin.co.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyarankan agar pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk tidak melakukan wawancara cegat atau doorstop.
Hal tersebut diusulkan oleh Habiburokhman untuk mencegah adanya multitafsir di tengah masyarakat.
"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas itu konferensi persnya harus hanya konferensi pers resmi. Jangan ada ada doorstop pak," kata Habiburokhman saat uji kelayakan dan kepatutan Calon Dewas KPK Benny Jozua Mamoto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Ia menyoroti adanya saling menyindir antara Pimpinan dengan Dewas KPK di media. Ia pun menyarankan agar apabila memiliki masalah sebaiknya diselesaikan secara masing-masing.
“Kenapa enggak masing-masing jalankan saja, implementasikan sikapnya melalui kebijakan-kebijakan di instansi masing-masing. Kalau mau panggil, ya tinggal panggil,” sambungnya.
Dia pun mencontohkan bahwa hakim hanya boleh berbicara di ruang publik melalui putusannya.
"Jangan ada doorstop pak. Diingatkan juga, karena ini terkait penegakan hukum. Hakim saja ya, itu hanya diperbolehkan bicara melalui putusannya. Kalau zaman dulu enggak ada setahu saya. Makanya di zaman dulu lebih tertib dalam konteks komunikasi," ungkapnya.
Baca Juga
Ia mengatakan pernyataan seorang pimpinan yang tak utuh bisa menimbulkan damage bagi lembaga antirasuah tersebut.
"Sekarang hadir di seminar, tiba-tiba di doorstop bicara soal perkara. Ya kan? Apakah pimpinan, apakah dewas? Yang mempunyai efek ya kadang-kadang damage yang luar biasa," imbuhnya.
Habiburokhman pun mengusulkan agar pimpinan dan Dewas KPK menunjuk seorang juru bicara, ketika ingin memberikan keterangan pers.
"Jadi poinnya di posisi seperti Bapak dan pimpinan KPK berbicara itu dengan kebijakan nyata, dengan tindakan nyata dalam konteks menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tidak sekedar, bukannya di media. Jadi kalau mau memberikan keterangan pers memang ditunjuk saja," pungkasnya.
"Misalnya seorang jubir yang resmi dan hanya berbicara apa yang ditugaskan oleh institusinya. Bukan menyampaikan apa pendapatnya. Suruh menyampaikan tentang kasus saja yang disampaikan," tukasnya.
Usulan ini pun kemudian disepakati oleh calon dewas KPK Benny Mamoto. Ia sepakat akan meniadakan doorstop untuk Dewas KPK jika nantinya terpilih.
Menurut dia, pimpinan atupun Dewas KPK sudah seharusnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan suatu informasi ke publik.
“Kami melihat begini komunikasi publik dari para pimpinan KPK menjadi penting kemampuan komunikasi publik menjadi penting,” kata Benny.
