fin.co.id - Parlemen Israel, Knesset, telah mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Israel.
Undang-undang tersebut dapat memengaruhi pekerjaan UNRWA di Gaza yang dilanda perang.
Para anggota parlemen yang merancang undang-undang karema menuding staf UNRWA terlibat dalam serangan serangan 7 Oktober 2023 di Israel oleh Hamas.
UNRWA, yang berkantor pusat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa UNRWA tetap netral dan hanya fokus pada dukungan untuk pengungsi Palestina.
Mengenal Apa Itu UNRWA
UNRWA atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East adalah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1949 untuk membantu pengungsi Palestina yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat konflik.
Misi utama UNRWA adalah memberikan bantuan kemanusiaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial bagi pengungsi Palestina di wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Gaza.
Baca Juga
Organisasi ini berbeda dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), yang menangani pengungsi dari seluruh dunia, sebab UNRWA dikhususkan hanya untuk pengungsi Palestina.
UNRWA menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut.
Layanan ini termasuk sekolah untuk anak-anak, klinik kesehatan, bantuan pangan, dan berbagai program pelatihan keterampilan untuk membantu pengungsi mendapatkan penghasilan.
Selain itu, UNRWA juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pengungsi Palestina yang tinggal di kamp pengungsian.
Keputusan Israel untuk melarang UNRWA mendapat kecaman internasional. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan keputusan Israel untuk melarang kegiatan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) melanggar hukum internasional.
“Adopsi undang-undang ini (oleh parlemen Israel) tidak hanya melanggar hukum internasional, termasuk keputusan Majelis Umum PBB dan Piagam PBB, tetapi juga bertentangan dengan syarat penerimaan Israel ke PBB,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Kebijakan larangan itu akan menyebabkan 650.000 anak Palestina akan kehilangan akses pendidikan.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), juga mengecam keras keputusan Israel tersebut.
