Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pertaruhan Jabatan Prabowo

fin.co.id - Program Makan Bergizi Gratis semakin siap untuk dilaksanakan pemerintah pada 2025 mendatang.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pentingnya program ini untuk memperbaiki kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Bahkan, Dadan menyebut bahwa program ini merupakan pertaruhan jabatan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI.

Seperti yang diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan pengembangan dari janji politik Prabowo yang sebelumnya bernama Makan Siang Gratis.

"Program Makan Bergizi adalah pertaruhan jabatan beliau (Prabowo)," ungkap Dadan pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, 31 Oktober 2024.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi di masa pertumbuhan.

"Data terbaru dari BPS, kenapa Makan Bergizi Gratis sangat penting untuk menyokong Generasi Emas 2045, ada 5 kategori rata-rata jumlah anggota keluarga atau anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran 2024, mulai dari miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, kelas atas," paparnya.

Pada kelas atas, rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 2,84 yang berarti dari 100 keluarga orang kaya, 28 keluarga memiliki 11 anak. Bahkan ada keluarga yang tidak punya anak sama sekali.

"Populasi Indonesia bertambah setiap tahun 3 juta atau 6 orang per menit dan 60% lahir dari keluarga miskin yang kalau di daerah percontohan kami di Sukabumi, itu rata-rata punya penghasilan 1 juta bahkan di bawah itu," ungkapnya.

"Jadi, jangankan untuk mengurus anak, mengurus diri sendiri saja susah. Dan kalau kita tidak intervensi sejak sekarang, maka populasi Indonesia di 2045 akan diisi oleh anak-anak yang mayoritas lahir dari keluarga yang kurang mampu."

Oleh karena itu program ini bertujuan mempeebaiki SDM Indonesia melalui pemberian asupan bergizi yang menunjang tumbuh kembang anak.

"Targetnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kemudian anak PAUD sampai SMA, baik negeri maupun swasta, termasuk mereka yang sekolah di pesantren dan sekolah keagamaan lainnya," pungkasnya.