Menteri ATR/BPN Akan Koordinasi dengan Kejagung Soal 6,4 Juta Ha Lahan Tumpang Tindih

fin.co.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal masalah pertanahan, termasuk soal tumpang tindih lahan seluas 6,4 juta hektar. Tidak hanya itu, bahkan juga akan berkoordinasi terkait dengan mafia tanah.

"Potensi tumpang tindih itulah, saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024.

Agar tidak tumpang tindih koordinasi penting. Kata dia, konflik pertanahan ini harus ditemukan formulanya agar cepat dituntaskan.

"Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah," katanya.

Nusron mengatakan, mayoritas permasalahan soal tanah ada pada objek 6,4 juta hektar itu. Maka itu, kata dia, pihaknya turun tangan menyelesaikan masalah ini.

"Objeknya itu ada di mayoritas 6,4 juta hektar ini. Setiap ada konflik itu saya lihat selalu, saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang," katanya.

Dia mengatakan, hingga saat ini masih ada soal tumpang tindih tanah. Maka itu, kata dia, dengan adanya koordinasi antar lembaga kasus tumpang tindih tidak lagi terjadi.

"Saya sampaikan saja di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar, yang kalau disertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, nggak ada petanya. Nah ini memang potensi tumpang tindih," tuturnya.

(Adm)