fin.co.id – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan ketahanan energi dan pemanfaatan energi bersih sebagai prioritas utama dalam pidato inaugurasi mereka.
Namun, lambannya pengembangan dan investasi energi bersih selama lima tahun terakhir menjadi tantangan serius yang harus dihadapi.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya percepatan transisi energi berkeadilan dan pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions/NZE) sesuai dengan Persetujuan Paris.
Tantangan ini membutuhkan komitmen kebijakan yang lebih kuat dan peningkatan ambisi iklim, terutama mengingat potensi besar yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.
Selama pemerintahan Jokowi, sejumlah peluang telah dibuka, termasuk penetapan target NZE 2060 dan komitmen untuk mengurangi penggunaan PLTU batubara. Namun, ketidakpastian dan lemahnya pengembangan energi terbarukan saat ini memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan Prabowo-Gibran untuk memanfaatkan momentum tersebut.
Guntur Sutiyono, Direktur Indonesia Climateworks Centre, menyoroti sembilan rekomendasi penting untuk transisi energi yang sukses, termasuk reformasi subsidi energi dan pemisahan peran regulator dan operator.
Ia menekankan bahwa komitmen jangka panjang untuk mencapai emisi nol bersih harus menjadi agenda utama. Tanpa itu, kepercayaan investor terhadap sektor energi terbarukan akan semakin tergerus.
Baca Juga
Data menunjukkan bahwa porsi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia hanya mencapai 13,1 persen pada akhir 2023, jauh di bawah target yang ditetapkan. Dengan target NZE yang ambisius di depan mata, pemerintahan Prabowo-Gibran harus segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kebijakan dan mempercepat transisi energi.
Kuki Soejahmoen, Direktur Eksekutif IRID, menekankan bahwa Indonesia perlu memperjelas komitmen iklimnya untuk berkontribusi dalam tujuan global. “Saat ini, belum ada kejelasan mengenai kontribusi Indonesia terhadap tujuan iklim global,” ujarnya.
Di tengah harapan akan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tantangan untuk mencapai ambisi energi bersih dan keberlanjutan ekonomi tetap mengintai. Capaian dan pelajaran dari pemerintahan sebelumnya menjadi bekal berharga bagi Prabowo-Gibran dalam melanjutkan transisi energi yang belum optimal ini.
Ruddy Gobel dari Centre for Policy Development (CPD) menambahkan bahwa kebijakan transisi energi harus mengutamakan partisipasi masyarakat. Reformasi dalam subsidi energi juga diharapkan dapat membantu rumah tangga miskin dan rentan.
Dengan demikian, untuk mengubah tantangan menjadi peluang, Prabowo dan Gibran harus menunjukkan komitmen yang kuat dan kebijakan yang berani. Keberhasilan transisi energi bukan hanya soal memenuhi target emisi, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Waktu akan menjadi saksi apakah pemerintahan baru ini mampu mengatasi tantangan berat ini atau tidak. (*)
