Golkar Dapat Jatah 8 Menteri di Kabinet Merah Putih: Hasil Lobi Bahlil Lahadalia

fin.co.id - Partai Golkar berhasil mendapatkan jatah delapan kursi menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari lobi politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2024, Dave mengungkapkan, “Pak Bahlil dengan kemampuan beliau melakukan lobi berhasil meyakinkan para mitra-mitra koalisi dan khususnya Presiden untuk menempatkan kader-kader Golkar dengan jumlah yang cukup signifikan.”

Bahlil Lahadalia sendiri membagikan cerita di balik keberhasilan ini. Ia mengungkapkan bahwa awalnya, Partai Golkar hanya mendapatkan lima kursi menteri. Namun, melalui komunikasi intensif dengan Senior Golkar, Aburizal Bakrie, Bahlil berusaha mengubah situasi tersebut.

“Jatah kita waktu itu kan 5. Saya karena sudah terjadi, saya buka saja. Jatah kita 5,” ungkap Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa pada saat proses penyusunan kabinet, kursi Ketua MPR yang seharusnya menjadi jatah Golkar akhirnya disepakati untuk diberikan kepada Partai Gerindra.

“Waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan pilpres. Kita kan enggak bisa lawan presiden,” kata Bahlil, menekankan pentingnya menjalin hubungan baik dalam koalisi.

Seiring berjalannya waktu, terjadi kesepakatan untuk ‘tukar guling’ jabatan Ketua MPR yang kini dipegang oleh Ahmad Muzani dari Gerindra. Dengan demikian, jatah menteri Golkar pun meningkat menjadi enam kursi.

Bahlil kemudian menjelaskan bahwa melalui perundingan lebih lanjut, Golkar akhirnya mendapatkan total delapan kursi menteri. Delapan kader yang diangkat sebagai menteri dalam kabinet ini adalah:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

2. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia

4. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid

6. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN: Wihaji