fin.co.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dengan tegas memperingatkan seluruh jajaran Kementerian PUPR agar tidak main-main dalam membelanjakan uang negara.
Dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) yang berlangsung di Jakarta pada 10 Oktober 2024, Basuki menyampaikan pesan keras kepada anak buahnya terkait tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran pembangunan nasional yang mencapai triliunan rupiah.
“Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah mengelola anggaran negara hingga Rp 1.000 triliun. Saya selalu ingatkan, awas jangan main-main! Tugas kita hanya membelanjakan uang negara, sedangkan tugas Menteri Keuangan adalah mencarinya,” tegas Basuki.
Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Basuki dalam menjaga integritas dan akuntabilitas Kementerian PUPR. Basuki mengaku akan merasa malu jika ada pegawainya yang menyelewengkan dana pembangunan, terutama karena perjuangan keras Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan pendapatan negara
"Tugas kami di PUPR hanya membelanjakan. Jika kami membelanjakannya secara tidak bertanggung jawab, saya akan malu kepada Menteri Keuangan yang telah bersusah payah mencari uang itu," tambahnya.
Basuki bahkan menyatakan akan langsung meminta maaf kepada Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, jika terjadi penyelewengan. “Kalau ada yang salah, saya akan langsung menemui beliau dan mencium tangan sebagai permintaan maaf,” katanya dengan penuh kesungguhan.
Sri Mulyani merespons pernyataan tersebut dengan humor, sambil memuji kepiawaian Basuki dalam menjalankan tugasnya. "Belanja itu sulit, tapi Pak Bas telah melakukannya dengan baik," ujarnya sambil menambahkan candaan bahwa Basuki belum pernah mencium tangannya.
Komitmen Kementerian PUPR dalam pengelolaan anggaran tampak dari alokasi pagu yang sangat besar selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Total anggaran yang dikelola kementerian ini mencapai Rp 1.315,47 triliun, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur seperti sumber daya air, jalan, jembatan, dan perumahan rakyat.
Dengan pengawasan ketat yang dijalankan oleh Basuki, serta dorongan transparansi dari Menteri Keuangan, Kementerian PUPR diharapkan dapat terus menjaga integritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata. (*)
