fin.co.id - Terdapat wacana mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, terutama setelah isu rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih.
Ahli hukum tata negara, Refly Harun, menanggapi isu ini dengan menyatakan, tidak masalah akan isu tersebut dan tetap memposisikan sebagai opsisi.
"Jadi kalau kita kelompok tanggal 14 Oktober itu (Silaturahmi Kebangsaan) kelompok yang tidak galau. PDIP mau gabung atau tidak dalam pemerintahan. Kalau PDIP tidak gabung, alhamdulillah," katanya kepada wartawan saat konferensi pers Silaturahmi Kebangsaan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2024.
Refly menekankan pentingnya peran oposisi dalam sebuah pemerintahan.
"Kalau gabung dengan pemerintahan, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi, dan ruang oposisi itu lebar sekali," tegasnya.
Ia berharap Prabowo tidak mengulangi tindakan yang dianggap represif oleh pemerintahan sebelumnya.
"Mudah-mudahan, Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat," ucapnya.
Baca Juga
Ia juga menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kritisisme dan perbedaan pendapat sebagai hak konstitusional, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
"Biarlah rakyat, biarlah komponen yang kritis, yang akan beroposisi kepada pemerintahan," ungkapnya.
