fin.co.id - Pramono Anung berjanji akan menaikan gaji guru honorer setara dengan upah minimum provinsi (UMP) jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Menanggapi hal tersebut, pengamat pendidikan, Andreas Tambah mengatakan itu terkesan tendensius ingin dipilih.
"Hal ini dijanjikan pada saat menjelang pilkada maka kesannya tendensius agar dipilih, politisasi guru terulang lagi," ucapnya saat dikonfirmasi Disway Group, Rabu 9 Oktober 2024.
Sebaiknya lanjut Andreas, tiap calon gubernur harusnya fokus pada program 'Membebaskan Uang sekolah' swasta dan negeri, yang memang sudah ada ada di Undang-Undang wajib belajar.
"Kalau bertolak dari UU Wajib Belajar 12 tahun di DKJ (Daerah Khusus Jakarta), maka penyetaraan guru negeri dan swasta atau murid negeri dan swasta itu adalah kewajiban Pemda DKJ siapapun gubernurnya itu harus dilakukan," pungkasnya.
Sebelumnya, Cagub DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, selama ini yang dia tahu gaji guru honorer di Jakarta hanya sekitar Rp2 juta.
Dari itu dia bertekad akan menaikan gaji guru honorer sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Jakarta yakni berkisar Rp5 juta.
"Jadi gaji honorer kita itu Rp2 juta dalam debat saya, saya sudah menyampaikan honorer pun harus gak boleh di bawah UMR. UMR-nya kan Rp5 juta," tegas Pramono di Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 8 Oktober 2024.
Baca Juga
Pramono melanjutkan, kalau penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, bagaimana guru bisa mendidik dengan baik.
"Maka itu harus dilakukan perbaikan Harus UMR Jakarta," pungkasnya.
(Cah)
