Wacana Pergantian Rumah Dinas ke Tunjangan Rumah Telah Dikaji Selama 2 Tahun

fin.co.id - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut kebijakan peniadaan rumah dinas telah melalui kajian 2 tahun.

"Ya, jadi kajian tentang ini kami sudah buat wacana ini dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu," kata Indra di Kompleks rumah dinas DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Ia mengatakan kajian tersebut dilatarbelakangi dengan melihat efisiensi dan akuntabel.

"Nah kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau di revitalisasi seperti apa," imbuhnya.

Indra menjelaskan rumah dinas di Kalibata ini sudah pernah dilakukan revitalisasi pada 2008 dan 2010. Namun, kata dia, revitalisasi ini tak berpengaruh.

"Pernah dilakukan ini pada 2008 dan 2010 dan itu tidak berpengaruh, ternyata strukturnya itu masih terus sebagian, tadi saya lihatkan di rumah yang pertama itu kan retakan-retakan struktur itu sangat serius dan masif dan itu gak bisa diperbaiki dengan hanya ditutup ya, tapi memang strukturnya harus diperbaiki," ungkapnya.

"Jadi kajian kami ini memang kami sampaikan tentu dengan berbagai pertimbangan, teman-teman dari media juga mungkin kalau mengatakan soal efisiensi bisa juga melakukan second opinion dengan beberapa DPR-DPR di daerah, di provinsi maupun di kabupaten-kota, itu mereka besarannya seperti apa gitu ya," ujarnya.

Terkait besaran nominal uang tunjangan rumah yang akan diberikan kepada anggota DPR, Indra menyebut hal itu masih dalam pembahasan. Indra mengatakan hal ini akan melibatkan konsultan appraisal untuk menghitung besarannya.

"Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk," ucapnya. (DSW/ANI)