fin.co.id — Kisah haru sekaligus penuh kemarahan terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, di mana seorang ibu bernama Tina harus berpisah dengan anaknya di balik jeruji besi. Tina ditahan oleh aparat kepolisian setelah terlibat dalam kericuhan di pabrik kelapa sawit PT PPSP Pulo.
Dia diduga melawan petugas saat penertiban, namun penahanan ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: "Hukum di Indonesia, untuk siapa sebenarnya?"
Kisah Tina ini semakin menggugah rasa keadilan masyarakat setelah banyaknya kasus yang menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum di tanah air.
Kasus yang paling mencolok adalah vonis ringan untuk pelaku korupsi dalam industri timah, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang.
Dalam kasus korupsi komoditas timah, pelaku yang terlibat dalam penggelapan dan penyalahgunaan wewenang hanya dihukum ringan dan dikenai denda minimal, yaitu Rp5000.
Bandingkan dengan penahanan Tina yang dilakukan secara ketat dan cepat, padahal dia hanya berusaha mempertahankan haknya di tengah konflik di pabrik.
"Ini jelas menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia," ungkap seorang warga Labuhanbatu yang enggan disebutkan namanya.
Baca Juga
"Di satu sisi, koruptor yang merugikan negara puluhan miliar hanya dihukum ringan, sementara orang-orang kecil seperti Tina harus merasakan kerasnya penegakan hukum. Ini sangat tidak adil."
Perasaan yang sama juga diungkapkan oleh berbagai pihak di komunitas. "Kami melihat hukum seolah hanya tajam untuk rakyat kecil dan tumpul untuk para pelanggar besar yang memiliki kekuasaan. Bagaimana mungkin koruptor bisa mendapatkan hukuman yang sangat ringan dibandingkan dengan mereka yang hanya berjuang untuk kehidupan sehari-hari?" ujar aktivis sosial yang turut menyuarakan ketidakadilan ini.
Sementara itu, pihak kepolisian dan pengadilan masih belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan hukum yang diterima oleh Tina maupun alasan di balik vonis ringan untuk kasus korupsi timah.
Dalam konteks ini, masyarakat semakin mempertanyakan efektifitas dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Apakah hukum yang ada saat ini benar-benar berfungsi untuk menegakkan keadilan, atau hanya menjadi alat untuk kepentingan segelintir orang yang berkuasa?
Sebagai penutup, masyarakat terus menantikan jawaban dan tindakan nyata dari pihak berwenang agar keadilan dapat ditegakkan secara adil dan merata, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. (*)
Pertemuan haru antara seorang ibu dengan sang buah hati di balik jeruji besi.
ibu bernama Tina ini ditahan dugaan melawan petugas saat penertiban kericuhan yang terjadi di pabrik kelapa sawit PT PPSP Pulo, Kabupaten Labuhanbatu.
Hukum dibuat untuk siapa?? pic.twitter.com/Kvq3VrOmhO
— dhemit_is_back (@dhemit_is_back) September 4, 2024
