fin.co.id - Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Gufroni, mengingatkan masyarakat Banten soal pentingnya memiliki sikap kritis dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Banten 2024.
Menurutnya, masa depan Banten ke depan sangat ditentukan oleh pilihan masyarakat yang memiliki sikap kritis atas realitas masa lalu dan saat ini.
Apalagi Banten dikenal sebagai tanah Jawara yang di era penjajahan memiliki keberanian melawan segala tindak kolonialisme dan penindsan yang merugikan masyarakat Banten.
Jiwa jawara yang melekat pada mayarakat Banten, harusnya kini menjadi modal kuat Banten untuk keluar dari ketertinggalan.
Gufroni menekankan, masa depan Provinsi Banten kini tengah menghadapi tantangan besar. Banten harus menjadi provinsi yang berkembang dan sejahtera. Banten adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik individu, kelompok, atau keluarga tertentu.
Oleh karena itu, warga Banten harus memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan nasib provinsi ini, bukan hanya menjadi objek keputusan yang diambil oleh segelintir orang yang mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Banten untuk lebih kritis dan bijak dalam memilih pemimpin pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan diselenggarakan pada November 2024,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 4 September 2024.
Baca Juga
“Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendorong kemajuan Banten. Oleh karena itu, hindari terjebak pada penampilan calon pemimpin yang hanya diperindah demi menarik simpati tanpa adanya komitmen nyata untuk memajukan daerah ini,” imbuhnya dengan tegas.
Menurut sosok yang terus bersuara kritis atas berbagai fenomena di Banten tersebut, masyarakat Banten berani mengambil alih kendali. Tidak ada lagi alasan bagi warga Banten untuk hidup dalam ketidakpastian.
Menurutnya, Pilgub 2024 akan menjadi momen penentu bagi masa depan Banten, apakah akan melangkah maju atau justru mundur. Saat ini, Banten memiliki potensi besar untuk berkembang.
“Kita harus menutup babak kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan keluarga dan relasi sempit. Praktik ini tidak hanya merugikan kemajuan Banten, tetapi juga membahayakan regenerasi kepemimpinan yang sehat,” jelasnya.
Faktanya, dominasi kekuasaan di Provinsi Banten serta delapan kabupaten/kotanya selama ini dikuasai oleh segelintir pihak yang menjadikan hubungan kekerabatan sebagai syarat untuk memimpin. Hal ini mengakibatkan minimnya kesempatan bagi calon pemimpin yang berasal dari latar belakang yang berbeda.
“Regenerasi politik saat ini terjebak pada pola yang menguntungkan mereka yang memiliki ikatan darah atau kedekatan dengan penguasa yang ada. Ketika mereka berada di posisi kekuasaan, hanya keuntungan bagi kelompok mereka yang akan didapatkan,” ujarnya.
Banten, Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi di Jawa dan Tingkat Pengangguran Terburuk di Indonesia
