fin.co.id - Pasangan Heri Koswara dari partai PKS dan Sholihin darii Partai PPP, telah resmi mendaftar di KPUD Kota Bekasi untuk maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pantauan langsung fin.co.id di lokasi, sebelumnya pasangan tersebut tiba di KPUD Kota Bekasi dengan mengendarai motor vespa klasik atau dua tak.
Terlihat sejumlah partai koalisi turut mendampingi Heri Koswara dan Sholihin ke Kantor KPUD Kota Bekasi, diantaranya PKS, PPP, PAN, PSI dan Hanura.
Calon Wali Kota Bekasi, Heri koswara, mengaku sangat gembira karena telah selesai melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk pendaftaran.
"Kami berdua sangat senang dan gembira, kami berdua hari ini bisa mengikuti satu tahapan dalam proses Pilkada serentak, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 ini," ungkap Heri Koswara kepada wartawan, Rabu 28 Agustus 2024.
Menurutnya seluruh dokumen sudah diterima oleh KPUD Kota Bekasi, lalu selanjutnya akan bertugas menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Kota Bekasi jika terpilih.
"Kedatangan kali ini, kami juga menyertai memberikan berkas-berkas secara administrasi. termasuk salah satunya visi-misi kami yang sudah kami susun, untuk melakukan, memberesi Kota Bekasi Dari catatan-catatan, dari persoalan-persoalan yang kami lihat," jelasnya.
Baca Juga
Heri Koswara juga memamerkan kartu ‘Beresin Bekasi’ usai melakukan pendaftaran di KPUD Kota Bekasi, yang ditunjukan langsung kepada awak media.
“Kartu itu sebagai solusi memberesi Kota Bekasi dari catatan-catatan, dari persoalan-persoalan yang kami lihat dan kami saksikan belakangan ini di tengah-tengah masyarakat, Insya Allah, inilah kartu yang akan kami hadirkan di seluruh Kota Bekasi nanti yaitu kartu Beresin Bekasi,” ucapnya.
Kartu tersebut merupakan salah satu solusi yang adai di visi misi Heri Koswara dan Sholihin, untuk menyelesaikan seluruh permasalahan jika nantinya terpilih.
Visi misi yang fokus akan dikerjakan oleh pasangan ini diantaranya, menciptakan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan dengan merata.
Serta terdapat visi misi lainnya, seperti masalah pembayaran pajak. yang nantinya, keluarga menengah ke bawah akan gratis untuk pembayaran pajak Bumi dan lahan.
