fin.co.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Banten, menyebutkan Airin Rachmi Diany tidak akan pindah partai meski maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) di Pilkada serentak bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Tidak, bukan soal pindah partai. Bu Airin hanya ikut serta dengan PDIP. Bukan (pindah partai), di sini tidak bahas pindah partai. Dan dari PDIP juga tidak ada kata-kata persyaratan pindah sebagai tanda gabung dengan partainya," kata Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah di Tangerang, Minggu 25 Agustus 2024.
Ia menambahkan, saat ini Airin Rachmi Diany sebagai Calon Gubernur Banten telah mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan dengan dipasangkan bersama Ade Sumardi.
Bentuk dukungan itu, diberikan partai berlambang banteng ini melalui penyerahan surat keputusan (SK) persetujuan B1 Parpol KWK untuk maju di Pilkada 2024.
"Ini acaranya PDIP. Mereka dalam rangka menyerahkan B1 KWK ke calon di Pilgub dan Pilkada Kabupaten/Kota se-Banten," katanya.
Tatu mengatakan, dengan majunya Airin Rachmi Diany sebagai Bakal Calon Gubernur di Pilkada Banten ini tidak mendapat rekomendasi dari Partai Golkar atas keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Dimana, katanya, alasan Golkar untuk tidak mengusung Airin karena memiliki rencana lain dalam calon yang diusung pada Pilgub Banten.
Baca Juga
"Tapi Pak Bahlil sudah mengetahui dan mempersilakan. Jadi Airin atas nama pribadi. Pak Bahlil memahami itu," ujarnya.
Ia mengungkapkan, atas keputusan tersebut DPD Golkar Banten pun memahami dan menyepakati dari keinginan pimpinan sebagai kebaikan partainya untuk ke depan.
"Kalau berkaitan dengan keselamatan ya kader tentunya mengikuti. Dan sekaligus saya sebagai Ketua DPD Golkar beserta Bu Airin memohon izin untuk tetap ikut dalam Pilkada ini bersama PDIP, karena mereka sudah mengajak untuk ikut kontestasi," ungkapnya.
Meski DPP Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Airin untuk maju di Pilkada, namun Dewan Pimpinan Daerah Banten sudah meminta izin untuk tetap ikut maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah bersama PDIP.
