Buntut Putusan MK, PDIP Akan Usung Anies di Pilgub Jakarta 2024?

fin.co.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digadang-gadanag bakal mengusung Anies Baswedan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 setelah MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah dari 20 persen menjadi basis jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Isu tersebut semakin kuat dengan kabar Wakil Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah akan bertemu dengan Anies Baswedan.

PDIP juga dikabarkan akan mengajukan Hendardi Prihadi, Ketua LKPP dan mantan Walikota Semarang, sebagai calon wakil gubernur.

"Ya, (ada Pertemuan)," ujar Juru Bicara (Jubir) Relawan Anies Baswedan,Iwan Tarigan saat dikonfirmasi, Selasa 20 Agustus 2024.

Keputusan MK, yang diterbitkan hari ini, mengabulkan gugatan Partai Buruh terkait ambang batas pencalonan dengan nomor perkara 60/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, MK menghapus ketentuan ambang batas kursi DPRD atau suara sah yang sebelumnya sebesar 20 persen dan 25 persen.

Sebagai gantinya, syarat pengusulan pasangan calon (paslon) kini didasarkan pada ambang batas perolehan suara sah yang mengacu pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. MK menetapkan empat klasifikasi ambang batas, yaitu 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen, tergantung pada jumlah DPT di daerah tersebut.

Untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub), ambang batas suara sah yang ditetapkan adalah 10 persen untuk DPT hingga 2 juta, 8,5 persen untuk DPT lebih dari 2 juta hingga 6 juta, 7,5 persen untuk DPT lebih dari 6 juta hingga 12 juta, dan 6,5 persen untuk DPT lebih dari 12 juta.

Sementara itu, untuk Pemilihan Bupati/Wali Kota (Pilbup/Pilwako), ambang batasnya adalah 10 persen untuk DPT hingga 250 ribu, 8,5 persen untuk DPT lebih dari 250 ribu hingga 500 ribu, 7,5 persen untuk DPT lebih dari 500 ribu hingga 1 juta, dan 6,5 persen untuk DPT lebih dari 1 juta.

(Faj)