fin.co.id - Pencaturan KTP warga untuk mendukung pasangan calon independen di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana menyita perhatian publik. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga ikut angkat bicara terkait pencatutan KTP warga Jakarta itu.
Heru Budi memastikan, tidak ada data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam polemik pencatutan KTP sebagai pendukung Dharma-Kun. Selain itu, kata dia, pihaknya sudah membahas hal tersebut dengan Dinas Kependudukan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin.
"Saya sudah kontak-kontakan dari tiga hari yang lalu, dari kami data itu fix tidak ada data kebocoran dari Pemda DKI," katanya di Cideng, Jakarta Pusat, Senin 19 Agustus 2024.
Heru mengatakan, dirinya menyerahkan hal tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. "Ya jadi gini, ini pertama kami serahkan kepada KPU dan Bawaslu," ujarnya.
Selanjutnya, Heru tak mau berkomentar banyak soal polemik tersebut. Dia hanya menjawab dengan santai.
"Terkait dengan tadi saya tidak komentar. Itu urusan Bawaslu," katanya.
Sebelumnya, pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana (Dharma-Kun) menjadi sorotan setelah muncul isu pencatutan data kependudukan untuk pencalonan mereka di Pilgub Jakarta 2024.
Hal itu terungkap dari munculnya keluhan pencatutan data disertai tangkapan layar hasil pengecekan via laman Info Pemilu KPU. Salah satu korbannya yaitu anak dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Melalui akun Twitter resminya, Anies mengungkapkan, NIK KTP milik dua anaknya dicatut sepihak sebagai syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Dua anak Anies yang tercatut, yakni Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan.
Tak hanya dua anaknya, adik dan tim yang bekerja bersama Anies juga mengalaminya.
Baca Juga
"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," tulis Anies Baswedan di Twitter resminya.
(Can)
