Beda Entitas, PKB Tolak PBNU Campur Tangan Urus Intenal Partai

fin.co.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri menegaskan, PKB menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internalnya. Pernyataan itu disampaikan Iman menanggapi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf yang mengklaim telah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, dari Tebuireng, Jawa Timur, untuk memperbaiki PKB.

Iman mengatakan, sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, kata dia, partai berlambang sembilan bintang itu dan PBNU merupakan dua entitas yang berbeda.

"Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU, bukan dengan PBNU. Ngaco itu (klaim Gus Yahya)," kata Iman dalam keterangannya, Rabu 14 Agustus 2024.

Menurut dia, hingga saat ini hubungan PKB dan NU baik. Terbukti pada saat Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.

"Jadi jangan asal klaim punya mandat, apalagi sampai mau mencampuri urusan internal. PBNU dan PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di bawah UU Partai Politik, PBNU di bawah UU Organisasi Kemasyarakatan," tuturnya.

Menjelang Muktamar PKB yang bakal berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, Iman memastikan, seluruh kader tetap solid di bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan membahas berbagai isu politik dan ekonomi, baik internal, maupun eksternal.

(Can)