PKB Bantah Minta Jatah Menteri Saat Cak Imin Bertemu Prabowo

fin.co.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid membantah PKB minta jatah menteri kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat Ketum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Ketum Partai Gerindra itu. Sebelumnya, Muhaimin dan Prabowo bertemu di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis 8 Agustus 2024 malam.

"Enggak (bahas tentang jatah kursi menteri). Gini, pertemuan bukan transaksi kursi, pertemuan yang menyepakati terkait PKB punya kewajiban dan komitmen untuk mensukseskan (pemerintahan) Pak Prabowo," katanya di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Puat, Jumat 9 Agustus 2024.

Jazilul mejelaskan, PKB telah bersepakat dengan Gerindra untuk bersinergi dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk periode 2024-2029 dan di Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November.

Sementara terkait jatah menteri kabinet, lanjut Jazilul, dirinya menekankan hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

"Soal jatah kabinet, itu hak prerogatif presiden. Enggak ada bahas-bahas (soal jatah kursi menteri). Itu haknya presiden apa yang mau dibahas," jelasnya.

Pertemuan yang berlangsung akrab dan hangat serta penuh dengan kekeluargaan itu, kata Jazilul, membahas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia kedepan.

"Pak Muhaimin menyampaikan hasil Mukernas tanggal 23 Juli bahwa PKB berkomitmen untuk bersama sama mensukseskan pemerintahan bersama Gerindra," ujar Jazilul.

Jazilul menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan tantangan-tantangan ke depan yang harus cepat di selesaikan.

"Pertama, terkait dengan pertanian dan ketahanan pangan. Diharapkan dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini selesai. Ketahanan energi, ini gambaran yang disampaikan oleh beliau," tuturnya.

"Kita memiliki palm oil yang itu juga bisa diolah menjadi energi sehingga kita tidak tergantung dengan energi dari luar," sambungnya.

Kemudian yang ketiga, kata Jazilul, perbincangan itu juga membahas terkait reformasi birokrasi dengan menggunakan digital. Agar reformasi birokrasi berjalan secara baik.

"Agar tidak banyak kebocoran dari anggaran, perlu birokrasi yang memiliki integritas sekaligus juga ada kontrol yang kuat dengan menggunakan teknologi digital, saya pikir itu," imbuhnya.

Sekali lagi, Jelas Jazilul, pihaknya akan menindaklanjuti kebersamaan dengan partai Gerindra. Sinergi dengan partai besutan Prabowo itu juga menyinggung tenang momen politik, termasuk Pilkada.

(Can)