fin.co.id - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), perusahaan pembiayaan sekunder perumahan di bawah Kementerian Keuangan, menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD), pada Kamis, 1 Agustus 2024. FGD ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan topik "Peran Sektor Perumahan sebagai Pendorong Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan Nasional".
Acara tersebut mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai kementerian, perbankan, serta pakar dan pengamat perumahan untuk mengidentifikasi tantangan, merumuskan strategi, dan memberikan rekomendasi kebijakan.
Menurut Ananta Wiyogo, Direktur Utama SMF, hasil kajian terbaru menunjukkan bahwa investasi Rp1 triliun pada sektor perumahan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1,9 triliun dan mengurangi jumlah orang miskin hingga 6.107 orang. Dampaknya juga meluas ke sektor-sektor penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
Data dari Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang diolah SMF menunjukkan bahwa sekitar 36,85% rumah tangga Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), sementara backlog kepemilikan mencapai 13,56%.
SMF mengusulkan agar intervensi pemerintah dalam sektor perumahan lebih tersegmentasi berdasarkan empat dimensi sosioekonomi: isu hunian vs kepemilikan, kemampuan ekonomi, lokasi tinggal, dan jenis pekerjaan.
Ananta menekankan perlunya intervensi konkret, efektif, dan terfokus pada kelompok masyarakat miskin, rentan, dan berpenghasilan rendah melalui berbagai program seperti FLPP Tapak/Susun, Rent to Own, dan Kredit Bangun Rumah.
Strategi ini diharapkan dapat menghasilkan dampak ekonomi positif yang signifikan, termasuk kontribusi potensial sektor perumahan terhadap PDB hingga Rp1.628 triliun dalam lima tahun mendatang serta pengurangan kemiskinan sebanyak 5,23 juta orang.
Baca Juga
Untuk mewujudkan potensi tersebut, SMF mendorong koordinasi lintas sektor dalam ekosistem perumahan, melibatkan semua pihak dari Pemerintah Pusat hingga swasta, BUMN, BUMD, LSM, dan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dari APBN dan APBD serta pendanaan dari berbagai sumber lainnya guna menangani tantangan perumahan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
