fin.co.id - Relawan Pro Joko Widodo (Jokowi) atau yang biasa dikenal dengan Projo mengklaim tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk perjalanannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Karena, Projo memiliki dana yang sudah dikelola secara mandiri atau kolektif.
Pernyataan itu disampaikan oleh Bendahara Umum (Bendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Panel Barus saat menggelar konferensi pers di DPP Projo, Sabtu 3 Agustus 2024.
"Tidak ada uang negara yang kita sentuh, itu kita lakukan secara mandiri," kata Panel.
Dia mengklaim, semua persiapan dilakukan secara kolektif atau mandiri. Mulai dari mengurus tiket, konsumsi hingga akan membuat dapur umum di lokasi.
Baca Juga
- MAKI Apresiasi Pansel Tak Loloskan Nurul Ghufron dan Sesalkan Sudirman Said Tak Lolos Capim KPK
- Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Memiliki Harta Rp24 Miliar dan Utang Rp162 Juta
"Kami tegaskan, perjalanan relawan ke IKN ini begitu penting ini menjadi perjalanan spritual buat kami ya, kenapa begitu? Karena kita bersama Jokowi dari 2014 diakhir 2024 Oktober," katanya.
Panel menyampaikan, pihaknya mengawali dukungan kepada Jokowi adalah sebuah harapan baru bagi Indonesia agar bisa berubah. Menurutnya, IKN merupakan wujud dari Indonesia sentris.
"Bersama Pak Jokowi diakhirnya bisa persembahkan dengan IKN yang menjadi sebuah monumen titik tolak kemajuan bangsa dan pembangunan IKN ini juga merubah orientasi Jawa sentris jadi Indonesia sentris," tuturnya.
Menurut Panel, pembangunan IKN itu mengubah wajah ibu kota kolonialisme jadi sebuah ibu kota yang merdeka dan futuristik. Ini juga, kata dia, menjadi simbol kemajuan.
"Jadi saya pikir mendukung ini jangan kemudian berdebat dengan teknis pembangun IKN dipaksakan dan lain-lain begitu, ada yang lebih penting," tukasnya.
Baca Juga
- Tak Lolos Capim KPK, Nurul Ghufron: Selamat kepada 20 Nama yang Lolos
- 20 Capim dan Dewas KPK Lolos Profil Assessment, Ini Nam-namanya
Diketahui sebelumnya, Ketum Projo, Budi Arie menyampaikan, pertemuan Jokowi bersama 500 relawan di IKN akan dijadwalkan ulang. Dari sebelumnya 11 Agustus berubah menjadi 24 Agustus 2024.
Hal tersebut diputuskan setelah Budi Arie berdiskusi dengan menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.
(Can)
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq
