fin.co.id- Lagi viral di media sosial diduga seorang Pejabat PPK di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sulawesi Utara (Sulut) kepergok selingkuh dengan seorang mahasiswi Unsrat Manado.
Pegawai PPK tersebut berinisial SDA (31) asal Boyolali yang bertugas di Manado. Sementara mahasiswi yang jadi selingkuhannya berinisial JETK (20).
Seperti diunggah oleh akun Instagram @kodil0123, terlihat Istrinya dan beberapa orang memergoki SDA dan selingkuhannya itu di sebuah rumah.
Dalam unggahan itu, tertulis bahwa Istri SDA berinisial P merupakan seorang dosen asal Salatiga.
Perselingkuhan suaminya bahkan telah hasilkan anak yang usianya 8 bulan.
"Penggerebekan dilakukan pada hari Minggu, 2 Juni 2024" tulis keterangan unggahan @kodil0123.
Dijelaskan bahwa setiap kali sang istri pengen bertemu, si suami selalu beralasan sibuk sampai-sampai tidak pernah ada liburnya.
Baca Juga
Bahkan sang istri setiap kali menghubunginya, si suami selalu beralasan tidak ada signal.
"Tidak hanya itu, begitu lamanya kerja di Manado, istrinya bahkan tidak tahu alamatnya karna disembunyikan" tulis akun 0kodil0123.
"Bahkan, saat hari besar pun seperti Hari Raya Idul Fitri tidak pulang dengan alasan lembur. Sungguh miris bukan?"
Akun ini lalu menceritakan kronologinya. Pejabat PPK tersebut menikah dengan istrinya pada 2021. Setahun kemudian, dia berselingkuh dengan mahasiswi tersebut pada 2022.
“Jdi sya menikah tahun 2021.. mreka slingkuh 2022.. dsmber 2022 pelakor hamil. Sya kalau mau menyusul suami ke manado selalu di halang2i dg alsan sbuk jadwal padat dan sering dinas luar. Karena sya curiga dgn sikap suami sya Igsg menyusul ksana dan membuktikan trnyata benar dia ada slingkuhan yg mna sya syok mreka sdh nikah Siri smp pnya anak 8 bulan. Dan sya jg kaget krna mereka hdp di rmh mewah. Karena sima ini sya kalau kesana sya di tmpatkan di kos oleh suami. Sya mrasa d bhongi slma ini. Dan sya jg meminta keadilan thd pimpinan pusat utk mslh rmh tangga sya ini" tulisnya.
Namum demikian, hingga berita ini ditulis, belun ada klarifikasi resmi dari oknum Pejabat PPK tersebut. (*)
