PDIP Bakal Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang

fin.co.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati proses hukum yang tengah dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. PDIP juga meminta kadernya yang juga Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu atau Mba Ita menghormati hal tersebut.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara PDIP Chico Hakim. Chico mengatakan, pihaknya tetap menghormati hukum dan juga terus mengingatkan kadernya untuk selalu mengikuti proses yang berlaku.

"Kami menghormati proses hukum. Kami juga selalu mengingatkan kader kami untuk mengikuti proses, taat pada hukum," ujarnya saat dihubungi Disway Group, Rabu 23 Juli 2024.

Lebih lanjut Chico mengungkapkan, pihaknya akan mendampingi kader PDIP dalam sisi atensi hukum. Tidak hanya itu, kata dia, dan pastinya juga dukungan moral.

"Sambil terus kami dampingi dalam sisi asistensi hukum dan tentu dukungan moral," ujarnya.

Diketahui, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Ita dan sang suami Alwin Basri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Keduanya itu merupakan kader dari PDIP.

Bahkan, Ita berstatus sebagai bakal calon wali kota di Pilkada Semarang 2024 yang saat ini tengah menunggu rekomendasi dari partai. Sedangkan sang suami, Alwin merupakan Ketua Komisi D DPRD Jateng yang membidangi pembangunan permukiman, infrastruktur, perhubungan, pertambangan, dan pengeloaan energi.

Sementara dua orang lainnya itu adalah Ketua Gapensi kota Semarang Martono dan swasta atas nama Rahmat U Djangkar. Keempatnya diduga terlibat dalam tiga perkara korupsi Pemkot Semarang. Pertama, terkait dugaan suap atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024.

Kedua, perkara dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Dan, ketiga mengenai dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024.

(Can)