fin.co.id- Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto menunda program makanan bergizi gratis.
Menurut Islah Bahrawi, Pemerintahan Prabowo-Gibran akan menanggung beban sejak awal dilantik. Mulai dari utang negara trilunan hingga ancaman global.
"Saya tahu bapak akan banyak beban ketika akan memulai pemerintahan. Mulai dari hutang ratusan triliyun yang akan jatuh tempo tahun 2025, defisit anggaran yang juga ratusan triliyun, hingga ancaman krisis global" kata Islah Bahwari di akun Twitter miliknya, Minggu 21 Juli 2024.
Aktivis Nahdatul Ulama (NU) ini mengatakan, Prabowo harus menunda program makanan gizi gratis dan minta maaf ke masyarakat. Sebab program ini akan habiskan anggaran jumbo.
"Jadi tidak ada salahnya jika bapak menunda dulu program makan siang gratis. Cukup minta maaf kepada rakyat dengan menggambarkan kendalanya dan menerangkan financial leverage-nya secara rinci. Insyaallah rakyat paham — demi kebaikan bersama" katanya.
Sebelumnya, Peneliti Centre of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa memprediksi, program makan siang gratis akan memperlebar defisit Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena program ini membutuhkan anggaran besar.
Apalagi, surplus APBN terus turun, yang kini hanya mencapai Rp 8,1 triliun pada Maret 2024.
Baca Juga
Nilai itu masih kalah jauh dari realisasi Maret 2023 yang menyentuh angka Rp 128,5 triliun.
"Yang tidak bisa diganggu gugat lagi, belanja untuk bunga utang yang sudah hampir 20%, yang semakin tinggi dan trennya meningkat. Kondisi fiskal sudah tidak leluasa lagi dan fleksibilitasnya juga semakin turun," kata Riza dalam dikusi bertajuk Catatan Kritis Ekonomi Indonesia: Tanggapan Terhadap Kinerja Ekonomi Kuartal I 2024, Selasa lalu.
Dengan kondisi itu, jika program makan siang gratis ditambahkan sebagai komponen baru dan mempunyai anggaran khusus, maka otomatis akan memperlebar belanja pemerintah.
"Sementara belanja kita sekarang sudah defisit karena belanja lebih besar dari pendapatan. Kemungkinan besar belanja akan meningkat dan meningkat lagi," ujarnya. (*)
