fin.co.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah isu pelantikan tiga wakil menteri (wamen) merupakan upaya bagi-bagi jabatan.
Orang nomor 1 di Indonesia itu mengatakan pelantikan wamen itu untuk memuluskan keberlanjutan.
"Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Itu saja," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19 Juli 2024.
Kata Jokowi, dirinya sudah berbicara dengan Prabowo terkait hal ini.
“Tidak, tidak, tidak [tak ada bagi-bagi jabatan]. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik ponakan dan asisten pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian.
Thomas Djiwandono dilantik menjadi Wamen Keuangan hingga Sudaryono jadi Wamen Pertanian. Selain itu, ada Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.
Baca Juga
Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Para wakil menteri tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara pelantikan tersebut yaitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Presiden Terpilih RI sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Anisha/dsw).
