Ekonom Sebut Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp7.500 Solusi Alternatif, Ini Respons Gugus Tugas Prabowo-Gibran

fin.co.id - 20/07/2024, 16:50 WIB

Ekonom Sebut Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp7.500 Solusi Alternatif, Ini Respons Gugus Tugas Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantan anggaran program makan bergizi gratis diturunkan menjadi Rp7.500 per anak. Foto: Faj/Disway Group

fin.co.id - Setelah mendapat kritik dari berbagai pakar ekonom, kini beredar rumor Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp7.500 per anak.

Menurut Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan, tim ekonomi Prabowo diketahui sudah menyetujui anggaran program sebedar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Oleh karena itu, dia berharap pengalokasian dana ini dapat digunakan sebaik-baiknya.

"Angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo. Apakah biaya makan siang per hari itu bisa diturunkan dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak, bukankah itu tugas Presiden terpilih ke tim ekonomi?" kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 yang disiarkan melalui Youtube yang diunggah pada Kamis 18 Juli 2024.

Menurut Heriyanto, menurunkan anggaran tersebut bisa menjadi solusi alternatif. Pasalnya, kata dia, akan menjadi masalah baru apabila anggaran tersebut malah didorong menjadi Rp300 triliun.

"Pemikiran Prabowo adalah untuk mendorong programnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran Rp71 triliun," kata Heriyanto.

Menanggapi pernyataan Heriyanto itu, Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan, rumor terkait anggaran per anak untuk makan bergizi gratis siswa di sekolah dipangkas menjadi Rp7.500 per anak hanyalah isu dan tidak resmi dari tim.

"Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut, bukan statemen resmi dari tim. Semua sedang dikaji dan diujicoba dengan sangat detil oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi," kata Hasan kepada wartawan, Jumat 19 Juli 2024.

(Bia)

Mihardi
Penulis