Soal Bobolnya Pusat Data Nasional, Meutya Hafid Bilang ini Bukan Kesalahan Sistem, Tapi Kebodohan!

fin.co.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti kegagalan pemerintah dalam menjaga keamanan Pusat Data Nasional (PDN), sehingga bisa dengan mudah dibobol hacker.

Jika Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian mengakui bobolnya PDN oleh hacker itu adalah suatu kekurangan di tata kelola, maka Meutya Hafid tidak setuju dengan itu. Menurutnya, hilangnya data PDN akibat dicuri oleh hacker dan pemerintah tidak memiliki back up data, adalah suatu kebodohan.

"Kalau alasannya itu, ini sih bukan soal tata kelola Pak, ini kan kita gak hitung Surabaya-Batam back up, kan cuma 2 persen, ya berarti itu bukan (kekurangan) tata kelola, itu kebodohan saja sih," demikian cetus Meutya Hafid, yang diketahui disampaikan pada saat rapat kerja Komisi I DPR, pada Kamis 27 Juni 2024 lalu, sebagaimana dilihat fin cuplikannya melalui akun TikTok SERBA POLITIK.

Hinsa yang dicecar oleh Meutya Hafid tersebut juga tampak pasrah dan mengakui bahwa hal itu adalah kebodohan. "Iya kebodohan," ucap Hinsa.

Baca Juga

• Dirjen Aptika Kominfo Mundur dari Jabatannya Imbas Kasus Kebocoran Data PDNS
• DKPP Ungkap Kronologi Perbuatan Asusila Hasyim Asy'ari: Memanggil Korban ke Hotel Saat di Belanda, Lalu Merayu Berhubungan Badan

Pernyataan Meutya Hafid itu bermula ketika Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyatakan keheranannya terhadap insiden serangan siber pada PDNS. Berdasarkan laporan BSSN, sepanjang 2023 telah terdapat lebih dari satu juta insiden serangan di Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa masalah itu masih terus terjadi dan belum teratasi.

Padahal, menurut Hasanuddin, BSSN sudah sering mengingatkan kementerian atau lembaga tentang serangan semacam itu. “Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya, karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra terutama dengan BSSN, “ kata dia.

Adapun PDNS di Surabaya lumpuh pada 20 Juni 2024. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui kurangnya tata kelola sehingga Kominfo tidak melakukan backup atau cadangan data. BSSN menyebut hanya 2 persen data di PDNS yang di-backup oleh Kemenkominfo. Namun, upaya itu tidak bisa dikatakan Disaster Recovery Center (DRC). (*)