fin.co.id - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dinilai lemah dalam merespons surat backup atau pencadangan data Pusat Data Nasional (PDN) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham. Pasalnya, Imigrasi sudah mengajukan pencadagang data itu sejak April 2024.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto menyayangkan lemahnya respons Kemenkominfo terhadap surat dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham soal backup atau pencadangan data Pusat Data Nasional (PDN) itu. Padahal, kata dia, kalau respons Kemenkominfo cepat pembobolan data juga bisa ditangani dengan cepat.
"Sayang sekali responsnya Kemenkominfo sangat lemah, padahal misalnya Ditjen Imigrasi sudah bersurat sejak April 2024 ke Kemenkominfo untuk minta backup datanya, tapi sampai peristiwa terjadi tidak ada responsnya," kata Rasminto kepada fin.co.id, Minggu 30 Juni 2024.
Maka itu, dia mendesak Menkominfo Budi Arie Setiadi harus transparan dalam menangani pembobolan data nasional itu. Dia mengatakan, mantan wakil menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) harus memberikan saksi tegas jika ada jajarannya yang melakukan kesengajaan dalam kasus ini.
Baca Juga
- Kejagung Periksa Dua Bos Antam Soal Korupsi Komoditi Emas, Ini Inisialnya
- Kejagung Sebut Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi
"Menteri Budi Arie harus transparan dan terang benderang pada publik atas insiden yang terjadi di bawah pengawasannya. Apakah insiden ini terjadi karena faktor kelemahan manajemennya? Termasuk terbuka jika ada faktor kesengajaan oleh oknum jajarannya," pungkasnya.
Sekadar diketahui, PDNS 2 dikelola oleh Kemenkominfo. PDNS 2 yang berada di Surabaya, Jawa Timur, diretas sejak 20 Juni 2023 hingga menyebabkan lumpuhnya ratusan instansi pemerintahan.
